KY Pantau Vonis ABK Batam, Pastikan Sidang Sesuai Kode Etik Hakim

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Komisi Yudisial (KY) telah melakukan pemantauan ketat terhadap sidang pengucapan vonis Fandi Ramadhan, seorang anak buah kapal (ABK) yang tersangkut kasus penyelundupan sabu seberat hampir 2 ton. Pemantauan ini berlangsung di Pengadilan Negeri Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (05/3), dengan tujuan utama memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

Langkah ini diambil KY menyusul perhatian besar dari publik terhadap perkara tersebut, terutama setelah jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Kepala Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY RI, Abhan, menegaskan bahwa pemantauan ini bukan untuk mengintervensi substansi putusan hakim.

Sebaliknya, fokus KY adalah menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), serta mendalami potensi adanya dugaan pelanggaran etika oleh majelis hakim selama persidangan berlangsung. Ini menunjukkan komitmen KY dalam menjaga integritas peradilan di Indonesia.

Peran Komisi Yudisial dalam Pengawasan Etik Hakim

Abhan menjelaskan bahwa tugas Komisi Yudisial adalah memastikan hakim menjalankan tugasnya sesuai KEPPH, bukan mencampuri kewenangan peradilan dalam memutus perkara. KY hanya akan masuk ke ranah dugaan pelanggaran etika hakim, terutama pada kasus-kasus yang menarik perhatian publik.

Dari hasil pemantauan langsung, KY menilai bahwa persidangan vonis ABK Batam ini sejauh ini telah berjalan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Tidak ditemukan indikasi awal adanya penyimpangan prosedur atau pelanggaran etik oleh majelis hakim yang bertugas.

Meskipun demikian, KY tidak menutup kemungkinan untuk melakukan pendalaman lebih lanjut jika di kemudian hari muncul laporan dari masyarakat. Laporan terkait dugaan pelanggaran KEPPH oleh majelis hakim akan dipelajari dan dianalisis secara cermat.

Sampai saat ini, belum ada laporan resmi dari masyarakat maupun pihak terkait mengenai dugaan pelanggaran KEPPH dalam kasus ABK Fandi Ramadhan. KY berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aduan yang masuk demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Vonis Majelis Hakim dan Respons Pihak Terkait

Dalam sidang pembacaan putusan, majelis hakim Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan pidana lima tahun penjara kepada Fandi Ramadhan. Vonis ini terkait perkara penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat mencapai hampir 2 ton.

Ketua Majelis Hakim Tiwik menyatakan bahwa Fandi Ramadhan terbukti melakukan tindak pidana pemufakatan jahat. Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Batam yang sebelumnya menuntut pidana mati terhadap enam terdakwa dalam perkara ini, termasuk Fandi Ramadhan.

Baik Fandi Ramadhan maupun penasihat hukumnya, serta jaksa penuntut umum, menyatakan akan pikir-pikir selama tujuh hari. Mereka memiliki waktu untuk mempertimbangkan apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan tersebut.

Sumber: AntaraNews