Habiburokhman Bersyukur ABK Fandi Ramadhan Tak Dihukum Mati

Oleh karena itu, pihaknya selaku Penuntut Umum disebutnya juga mengajukan banding selanjutnya atas sikap banding yang dimaksud tersebut.

Anggota DPR RI mengapresiasi putusan Majelis Hakim PN Batam yang membebaskan ABK Batam dari tuntutan hukuman mati dalam kasus narkoba, menyoroti penerapan keadilan berbasis bukti.

Kasus narkotika besar memicu kembali perdebatan hukuman mati di Indonesia. Artikel ini mengupas dilema antara ketegasan hukum dan hak asasi manusia, efektivitas pidana mati, serta reformasi hukum pidana nasional.

Komisi III DPR RI menyambut baik keputusan majelis hakim PN Batam yang tidak menjatuhkan vonis mati terhadap Fandi Ramadhan dalam kasus narkotika, menyoroti keadilan substantif dalam Vonis Fandi Ramadhan.

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Pertimbangan itu, baik yang memberangkatkan maupun yang meringankan terdakwa, dalam hal ini Fandi Ramadhan.

Vonis lima tahun penjara itu diberikan majelis hakim dalam sidang digelar di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (5/3).

Anggota DPR RI menuntut proses hukum yang transparan dan profesional terhadap ABK Fandi Ramadhan yang terancam hukuman mati dalam kasus dugaan penyelundupan dua ton sabu, guna memastikan keadilan.

Pemanggilan jaksa menyidangkan perkara tersebut bentuk pengawasan Komisi III DPR sebagai komisi hukum.

DPR menilai kejanggalan ancaman hukuman mati dijatuhi jaksa itu karena peran ABK Fandi Ramadhan bukan sebagai aktor utama.

Hotman mengungkap sejumlah kejanggalan dari awal ABK menaiki kapal hingga tertangkap BNN dan Bea Cukai karena membawa sabu 2 ton.

Merespons hal itu, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menyoroti tuntutan mati tersebut. Menurut dia, hukuman mati adalah hukuman alternatif.

Hasiholan Samosir, nakhkoda kapal yang mengangkut 2 ton sabu, menyatakan bahwa dirinya dijebak oleh dua orang WNA. Kini, ia menghadapi ancaman hukuman mati.

Hal itu disampaikan Hotman saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/2).

Salah satu agenda rapat paripurna tersebut ialah pembicaraan tingkat II/pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas UU No.2 Tahun 2002.

Pernyataan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Sebelum keputusan diambil, Habiburokhman menjelaskan Panja Komisi III DPR RI telah menyelesaikan seluruh pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM).

Setelah Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kini giliran Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman yang menanggapi kritikan Dino.

Menurut Habiburokhman, pemanggilan Syahri dilakukan untuk disidang karena sudah melanggar kode etik.

Menurut Habibrokhman, inti keluhan masyarakat terhadap kinerja Polri adalah soal potensi kesewenang-wenangan dalam hukum acara pidana sudah masuk.