Komisi Yudisial

Empat hakim dilaporkan Nadiem yakni Ketua Majelis Purwanto S. Abdullah serta tiga hakim anggota, Sunoto, Eryusman, dan Mardiantos.

Komisi Yudisial menyampaikan permintaan maaf kepada MA buntut konferensi pers 30 Juli 2026. Apa yang diluruskan KY soal data pelanggaran hakim?

Komisi Yudisial menyatakan 23 calon hakim agung dan ad hoc MA lolos ke tahap akhir. Wawancara dijadwalkan 3–7 Agustus 2026. Ini komposisi dan daftarnya.

Komisi Yudisial (KY) memperkuat pengawasan terhadap hakim dengan memanfaatkan analisis transaksi keuangan dari PPATK.

Komisi Yudisial (KY) mencatat 592 laporan dugaan pelanggaran etik hakim selama Januari-Juni 2026. Sebanyak 80 laporan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen KY menjaga integritas peradilan dan menindak tegas pelanggaran etik hakim.

Seorang pakar hukum dari Unsoed mempertanyakan putusan kasasi Mahkamah Agung dalam kasus tanah Bank Kalbar yang membebaskan terdakwa, memicu perdebatan tentang keadilan hukum.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak Polda DI Yogyakarta mengusut tuntas kasus kekerasan anak Daycare Little Aresha, Sorosutan, Umbulharjo, yang diduga melibatkan pimpinan yayasan seorang hakim aktif.

Komisi Yudisial (KY) membuka pintu bagi partisipasi publik dalam pengawasan peradilan dan perilaku hakim, menawarkan jalur pengaduan mudah untuk memastikan integritas dan profesionalisme demi Partisipasi Publik Pengawasan Peradilan yang efektif.

Pakar hukum Prof. Suparji Ahmad menyoroti pentingnya Netralitas KY Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc HAM, dan Tipikor 2026. Ini kunci perbaikan citra peradilan dan pencegahan intervensi politik.

Komisi Yudisial (KY) menegaskan komitmennya untuk memastikan Seleksi Hakim Agung KY dan hakim ad hoc berjalan transparan dan independen, mengundang partisipasi publik dalam pengawasannya.

Komisi Yudisial (KY) telah merampungkan pemeriksaan etik terhadap Ketua dan Wakil Ketua PN Depok nonaktif, dan kini akan mengkaji hasilnya untuk menentukan rekomendasi sanksi.

Komisi Yudisial (KY) tengah mendalami dugaan pelanggaran etik Ketua dan Wakil Ketua PN Depok yang tersandung kasus korupsi, menunjukkan sinergi positif antarlembaga dalam penegakan hukum.

Komisi Yudisial (KY) menggandeng media massa untuk melacak rekam jejak calon dalam Seleksi Hakim Agung KY dan Ad Hoc HAM, memastikan integritas kandidat yang akan bertugas di Mahkamah Agung.

Komisi Yudisial (KY) memantau sidang vonis Fandi Ramadhan, ABK penyelundup sabu di Batam, memastikan proses hukum berjalan sesuai kode etik. KY Pantau Vonis ABK Batam ini menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami dugaan suap sengketa lahan Depok seluas 6.500 meter persegi yang melibatkan pejabat Pengadilan Negeri Depok dan PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung sebelum melakukan **penahanan hakim PN Depok** terkait OTT korupsi sengketa lahan, sebagai bentuk ketaatan pada KUHAP baru dan menjaga marwah peradilan.

Komisi Yudisial (KY) menyesalkan dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, I Wayan Eka Mariarta dan Bambang Setyawan, saat negara gencar meningkatkan kesejahteraan hakim. Tindakan ini mencederai martabat p

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan **korupsi PN Depok** yang melibatkan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok, meminta imbalan Rp1 miliar untuk percepatan eksekusi lahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah memperluas penyelidikan kasus dugaan suap terkait pengurusan sengketa lahan di Pengadilan Negeri (PN) Depok, termasuk mendalami keterlibatan pimpinan PN Depok sebelum I Wayan Eka Mariarta menjabat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi sengketa lahan wisata di seluruh Indonesia, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) di Pengadilan Negeri Depok.