Ajukan Justice Collaborator, Peran Sony Sonjaya di Kasus MBG Masih Didalami Kejagung

Kejaksaan Agung (Kejagung) akan memeriksa mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya untuk mengkonfirmasi permohonan Justice Collaborator-nya dalam kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis. Akankah pengajuan ini membuka tabir nama-nama besar?

Menurut Kejagung, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut.

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Pengajuan justice collaborator itu diajukan Sony Sonjaya untuk membongkar peran besar di balik kasus dugaan korupsi tata kelola MBG.

Menurut Elza, kliennya mengaku memiliki informasi yang dapat membantu penyidik mengusut dugaan penyimpangan dalam pengelolaan program MBG.

Saat ditanya alasan permintaan tersebut, Elza menegaskan pihaknya menilai Nanik mengetahui persoalan yang menjadi objek penyidikan.

Dalam unggahan tersebut, Sony juga mengaku bahagia melihat sahabatnya itu mendapatkan amanah yang lebih besar.

Elza memastikan ditunjuk langsung Sony untuk memberikan pendampingan hukum dalam perkara ditangani Kejaksaan Agung tersebut.

Program MBG sejak awal mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Sebelum penetapan tersangka, penyidik lebih dulu meneliti, melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penggeledahan di Kantor BGN hingga rumah para tersangka.

Meski baru sepekan lalu melakukan penyelidikan, akan tetapi Kejagung sudah menelaah atau mempelajari kasus itu sudah lama.

Pemerintah Kota Malang intensifkan pengawasan izin operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) demi kepatuhan regulasi. Enam dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) bahkan dihentikan sementara karena masalah teknis, menunjukkan komitmen Pemkot dalam Penga

Opsi itu dilakukan setelah pemerintah diwakilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abddurrachman mendengarkan sejumlah kritik dari mahasiswa.

Universitas Hasanuddin (Unhas) membantah keras narasi hoaks sanksi drop out bagi mahasiswa pengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan komitmennya terhadap kebebasan akademik dan kritik membangun.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berlanjut dengan skema baru, membuka peluang kantin sekolah terlibat. Simak detail penyesuaian dan tujuan penting program ini.

Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.

Mereka menuntut pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Tulungagung. Keputusan ini diambil setelah ditemukan sarpras tidak standar dan indikasi monopoli supplier, memastikan kualitas program gizi tetap ter

Pertimbangan para pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) hingga menyetujui pengadaan motor listrik masih menjadi fokus penyidikan.

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar penyaluran program lebih tepat sasaran.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil.