Evaluasi Program MBG, Pemerintah Buka Opsi Mahasiswa-Perguruan Tinggi Dilibatkan Dalam Pneyaluran dan Edukasi Gizi

Opsi itu dilakukan setelah pemerintah diwakilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abddurrachman mendengarkan sejumlah kritik dari mahasiswa.

Pemerintah akan melibatkan mahasiswa dan perguruan tinggi secara resmi dalam pengawasan distribusi logistic dan edukasi gizi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Opsi itu dilakukan setelah pemerintah diwakilkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abddurrachman mendengarkan sejumlah kritik dari mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) terkait pelbagai program pemerintah, salah satunya MBG.

Dudung mengaku awalnya mendengarkan kritik konstruktif berbasis data lapangan mengenai implementasi program MBG dari mahasiswa bernama Farhan Fariz Rizqullah. Mahasiswa itu menilai bahwa sasaran penerima MBG belum presisi.

Farhan kemudian mengusulkan agar pemerintah melibatkan kalangan akademisi perguruan tinggi untuk memberikan pendampingan teknis dan meminta alokasi anggaran difokuskan secara masif pada daerah dengan tingkat kerentanan gizi serta stunting tinggi (balita dan anak SD).

Dudung mengatakan, pemerintah dalam waktu dekat akan mengevaluasi menyeluruh dan penataan ulang terhadap program MBG. Dudung membenarkan ada temuan disparitas kualitas implementasi antardaerah di lapangan, termasuk kasus makanan tidak habis dikonsumsi anak-anak.

"Hal-hal seperti ini akan ditata ulang agar program benar-benar mencapai tujuannya, yaitu memastikan penerima manfaat memperoleh makanan yang bergizi, layak, dan benar-benar dikonsumsi," kata Dudung dikutip dari siaran pers, Minggu (14/6).

Penataan Program MBG

Menurut dia, pemerintah menetapkan tiga pilar penataan ulang MBG ke depan. Mulai dari standardisasi baku mutu gizi menu, kelayakan komoditas bahan pangan, dan ketepatan sasaran makro dengan memprioritaskan wilayah kerentanan gizi tinggi serta wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Di sisi lain, mahasiswa Fakultas Bio-Industri Pertanian dan Kehutanan bernama Naufal Syahfahlevie Samosir menyoroti aspek fundamental sering terlupakan, yakni durasi regenerasi manusia. Dia memaparkan bahwa mencetak seorang petani mandiri, adaptif, dan tangguh memerlukan investasi waktu panjang, berkisar antara 10 hingga 12 tahun.

Dia memandang pembangunan infrastruktur fisik dan teknologi pertanian akan berakhir sia-sia jika pemerintah tidak memiliki strategi makro jangka panjang untuk menarik minat generasi muda dan memotong stigma negatif profesi petani.



Swasembada Pangan

Dudung juga meluruskan perbedaan swasembada pangan (kemandirian total ragam pangan nasional agar tidak tergantung impor) dengan swasembada beras (fokus pemenuhan karbohidrat utama melalui intensifikasi benih unggul/mekanisasi dan ekstensifikasi lahan luar Jawa).

Dia menjelaskan besarnya cadangan beras di gudang Bulog bukan indikator tunggal swasembada, melainkan instrumen intervensi darurat negara. Terkait regenerasi, Dudung membenarkan data bahwa mayoritas petani Indonesia berumur di atas 40 tahun dan menegaskan bahwa modernisasi teknologi adalah kunci utama agar sektor agraria kembali memikat di mata generasi muda.

Mahasiswa ketiga, Muhammad Ziyad Husaini dari dan Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem, membawa perdebatan ke sektor hilirisasi teknologi. Dia melihat adanya jurang pemisah (gap) yang besar antara tingginya kualitas riset akademik di lingkungan kampus/diaspora dengan realitas komersialisasi di dunia industri.

Ziyad menuntut rencana strategis pemerintah dalam memfasilitasi permodalan, bimbingan kewirausahaan, serta pembentukan ekosistem agar inovasi mahasiswa dapat menjelma menjadi enterprise atau perusahaan rintisan (startup). Jika tidak, Indonesia hanya akan melahirkan talenta hebat yang berakhir sebagai pekerja di korporasi besar tanpa mampu menumbuhkan nilai tambah baru di dalam negeri.

Dudung lantas memberikan analogi bahwa di dunia militer pun, ide taktis terbaik tidak akan bermakna jika hanya menjadi tumpukan dokumen tanpa eksekusi lapangan. Ia mengidentifikasi masalah utama nasional saat ini adalah hilirisasi sumber daya manusia.

"Banyak lulusan perguruan tinggi kita memiliki kompetensi luar biasa, namun begitu lulus mereka dihadapkan pada pertanyaan, 'Saya harus ke mana?'. Saluran yang menjembatani keahlian akademik dengan dunia nyata masih terbatas," ujar Dudung.

Hasil diskusi ini akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto demi merumuskan formula agar investasi pendidikan tinggi bertransformasi menjadi nilai ekonomi riil.