KSP Dudung Geram saat Sidak Dapur MBG, Temukan Kondisi Tak Sehat: Kalau Tak Segera Diperbaiki, Tutup Saja

Dudung menilai fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu belum layak, terutama dari aspek kesehatan dan kebersihan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut, Dudung menilai fasilitas dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu belum layak, terutama dari aspek kesehatan dan kebersihan yang dinilai masih perlu perbaikan serius.

Dalam sidak tersebut, Dudung menemukan beberapa kondisi yang dinilai tidak sesuai standar, antara lain area dapur yang kotor, keberadaan belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat. Kemudian, tempat pencucian yang tidak layak, ruangan dapur yang panas, serta area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering yang masih bercampur.

"Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor Kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak," kata Dudung dikutip dari siaran pers, Selasa (12/5/2026).

Segera Perbaiki

Menurut dia, pemisahan antara area kotor dan area bersih merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan dapur makanan. Untuk itu, Dudung meminta agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki dalam waktu dekat.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN," katanya.

Dia mengingatkan pentingnya kebersihan dalam mengelola dapur MBG. Dudung menuturkan KSP akan mengaudit dapur MBG atau SPPG yantg tak layak operasional.

"KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG. Nanti akan ada klasifikasi, apakah layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak sehingga tidak bisa operasional," tutur dia.

Berkoordinasi

Dudung menyampaikan KSP telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. Ia juga mendorong agar dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera disuspen.

"Yang jelas saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BGN dan Wakil Kepala BGN. Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja," jelas Dudung.

Mantan KSAD itu menekankan MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memenuhi gizi anak-anak Indonesia dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, pelaksanaannya tidak boleh hanya mengejar target jumlah makanan, tetapi harus memastikan nilai gizi dan kesehatan penerima manfaat.

"Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, catering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya. Itu yang selalu ditekankan Bapak Presiden," ujar dia.

Anggaran MBG Berasal dari Uang Rakyat

Dudung juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan secara benar. Dia meminta semua pihak, termasuk yayasan, pengelola SPPG, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya, tidak menjadikan program ini semata-mata sebagai ladang bisnis.

“Tidak boleh ada pihak-pihak yang tujuan kita itu baik, kemudian diuntungkan secara berlebihan. Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.

Dia juga meminta masyarakat dan perangkat wilayah, termasuk RT, ikut mewaspadai pelaksanaan program MBG di lapangan. Menurutnya, kelalaian terhadap standar kesehatan dapat berdampak serius terhadap anak-anak penerima manfaat.

"Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban. Ini yang tidak kita inginkan," tegasnya.

Dudung memastikan KSP akan terus mengawal pelaksanaan program MBG. Ia bahkan menyatakan akan melakukan sidak secara diam-diam ke sejumlah daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat, untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai standar.

"Saya sudah mendapat informasi tentang kondisi di beberapa tempat lain, termasuk di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Saya akan melakukan sidak secara diam-diam untuk memastikan program ini benar-benar berjalan sesuai standar," pungkas Dudung.