Kejagung Telusuri Latar Belakang Pengadaan Motor Listrik MBG

Kejagung mengungkap dua klaster dugaan korupsi Program MBG, yakni jual beli titik SPPG dan pengadaan barang serta jasa yang diduga bermasalah.

Kejagung memastikan tidak akan menyita seluruh motor listrik dalam kasus dugaan korupsi MBG. Distribusi kendaraan tetap didorong bersama BGN.

Kejagung mengungkap dugaan mark up pengadaan motor listrik Program MBG senilai Rp1,1 triliun. Harga per unit disebut tidak wajar sejak penyusunan HPS.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menduga pengadaan tersebut tak berjalan sesuai aturan.

Menurut Ketua DPP NasDem itu, BGN tak pernah berkonsultasi mengenai pengadaan motor listrik hingga sepatu. Pihaknya jusrtu baru mengetahui usai viral di media.

Program MBG sejak awal mendapat perhatian khusus karena menyangkut kepentingan masyarakat luas dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.

Hal itu dikarenakan, barang-barang tersebut sudah terlanjur didistribusikan ke berbagai daerah.

Kini 3 mantan pimpinan BGN, Dadan Hindayana, Lodewyck Pusung dan Sony Sanjaya telah ditetapkan tersangka korupsi.

Hasto Kristiyanto menyerukan BGN evaluasi program MBG.

Neng Eem menilai, kejelasan informasi sangat krusial guna membendung spekulasi publik yang dapat menggerus kredibilitas program strategis nasional tersebut.

Adapun motor listrik akan didistribusikan kepada SPPG untuk daerah aksesnya sangat sulit dijangkau.

Menurut Kejagung, pemeriksaan terhadap Sony diperlukan untuk mengonfirmasi sejumlah hal yang disampaikan dalam pengajuan tersebut.

Kejagung menetapkan Komisaris PT YAT Andri Mulyono sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis terkait pengadaan motor listrik.

Banyak dari calon mitra yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya.

Barang bukti yang diamankan berupa perangkat elektronik dan sejumlah dokumen yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut.

Eks Ketua Ombudsman Hery Susanto diduga terlibat kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.

Kejaksaan Agung menyerahkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya yang disamarkan sebagai limbah POME, merugikan negara miliaran rupiah.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah efisiensi dan penyesuaian anggaran agar penyaluran program lebih tepat sasaran.

Prasetyo menegaskan bahwa langkah yang dilakukan bukanlah pemangkasan anggaran, melainkan penyesuaian berdasarkan kebutuhan riil.

Pemerintah akan menata menyeluruh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul muncul pelbagai persoalan dalam implementasinya di sejumlah daerah.

Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bahlil mengatakan dirinya pernah menjadi orang susah dan busung lapar sehingga memahami pentingnya program MBG.

Dalam orasinya, perwakilan Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).