LIVE

Wamenkeu Pastikan DBH PPh 21 Berbasis Domisili Berlaku 2026: Ini Manfaatnya untuk Daerah!

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengumumkan skema DBH PPh 21 berbasis domisili akan diterapkan pada tahun 2026. Temukan alasan dan potensi dampaknya bagi keuangan daerah di sini!

pajak penghasilan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan gugatan Tutut Soeharto terhadap Kemenkeu di PTUN Jakarta telah dicabut, menimbulkan pertanyaan di balik langkah ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan gugatan Tutut Soeharto terhadap Kemenkeu di PTUN Jakarta telah dicabut, menimbulkan pertanyaan di balik langkah ini. (Merdeka.com)

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu mengonfirmasi bahwa skema Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 akan mengalami perubahan signifikan. Skema baru ini akan didasarkan pada wilayah domisili pekerja, bukan lagi lokasi perusahaan. Penerapan kebijakan ini dijadwalkan mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026 mendatang.

Kementerian Keuangan saat ini tengah intensif mengembangkan peta pengenaan PPh 21 berbasis domisili tersebut. Proses ini memerlukan kajian mendalam untuk memastikan implementasi yang adil dan efektif di seluruh wilayah Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Anggito di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis lalu.

Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memenuhi aspirasi daerah terkait pembagian pajak yang lebih merata dan berkeadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap daerah penghasil pajak mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan kontribusi penduduknya. Kebijakan ini diharapkan membawa dampak positif bagi pembangunan regional.

Progres dan Tujuan Penerapan Skema DBH PPh 21 Berbasis Domisili

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan terus menggodok detail teknis terkait implementasi skema DBH PPh 21 berbasis domisili ini. Meskipun Wamenkeu Anggito Abimanyu belum merinci progres penyusunan skema tersebut, ia menegaskan bahwa persiapan sedang berjalan. "Sedang dikerjakan. Ya ini untuk 2026 lah," kata Anggito, memberikan kepastian waktu.

Wacana mengenai perubahan skema ini sebelumnya telah disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Dalam rapat tersebut, Anggito menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk memberikan keadilan dalam pembagian pendapatan pajak. "Kami saat ini sedang melakukan exercise untuk melakukan bagi hasil berdasarkan domisili dari karyawan yang bersangkutan," ujarnya.

Perlu dicatat bahwa skema bagi hasil ini hanya berlaku untuk PPh Pasal 21 yang dikenakan pada penghasilan individu. PPh badan tidak akan mengikuti skema bagi hasil berbasis domisili ini. Anggito menjelaskan, "Untuk PPh badan tidak dibagihasilkan. Jadi, pemungut di mana pun itu tidak memengaruhi aspek bagi hasil pajaknya." Hal ini memastikan fokus kebijakan tetap pada keadilan bagi hasil pajak individu.

Pandangan Alternatif dan Mekanisme Pembagian Pajak

Menanggapi rencana pemerintah, Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, mengemukakan pandangan berbeda. Bhima menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kenaikan ambang batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebagai alternatif. Menurutnya, peningkatan PTKP dapat memberikan ruang disposable income atau pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi.

Bhima berpendapat bahwa dengan disposable income yang lebih tinggi, kemampuan belanja masyarakat akan meningkat secara signifikan. Peningkatan daya beli ini secara langsung dapat menggerakkan roda perekonomian daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi lokal bisa terstimulasi tanpa perlu perubahan skema bagi hasil yang kompleks.

Sebagai informasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) mengatur alokasi DBH PPh. Dalam beleid tersebut, DBH PPh ditetapkan sebesar 20 persen untuk daerah. Pembagian ini dilakukan kepada tiga pihak utama.

Rincian pembagian DBH PPh tersebut adalah 7,5 persen untuk provinsi yang bersangkutan, 8,9 persen untuk kabupaten/kota penghasil, serta 3,6 persen untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang sama. Mekanisme ini bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan pajak secara adil di antara tingkatan pemerintahan daerah.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Silmy Karim Belum Ajukan Praperadilan Lawan KPK, Ini Alasannya

{{caption}}
Sebut Kepercayaan Investor Masih Kuat, Purbaya: Jangan Termakan Pemberitaan

{{caption}}
Cerita Silmy Karim Kaget Dengar Kabar Dicari KPK

{{caption}}
Laga Timnas Indonesia vs Oman Dijaga Ketat, 1.400 Personel Dikerahkan

{{caption}}
Pelajaran dari Penangkapan Ketua BGN dan Pentingnya Penguatan Institusi

{{caption}}
Canda Purbaya Soal Isu Mundur Jadi Menkeu: Saya Sukanya Maju

Topik Terkait
{{caption}}
Kebijakan Pajak THR Swasta Dinilai Adil, Pemerintah Sarankan Aspirasi ke Perusahaan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan pajak THR swasta dijalankan secara adil, menyusul sorotan publik. Ia menyarankan pegawai swasta menyampaikan aspirasi kepada pimpinan perusahaan masing-masing untuk mencari solusi.

Pajak THR Swasta
{{caption}}
Gaji Rp10 Juta Bebas PPh 21: Kebijakan Stimulus atau Dilema Pemerataan?

Pemerintah mengumumkan kebijakan gaji Rp10 juta bebas PPh 21 mulai tahun 2026. Namun, insentif ini hanya berlaku untuk sektor tertentu, menimbulkan pertanyaan tentang pemerataan dan efektivitas stimulus ekonomi.

Gaji Rp10 Juta Bebas PPh 21
{{caption}}
Aturan Baru Menkeu Purbaya: Pekerja di 5 Sektor Padat Karya Ini Bebas PPh di 2026

Pekerja yang berhak menerima fasilitas PPh 21 DTP merupakan pegawai tetap tertentu serta pegawai tidak tetap tertentu yang menerima upah di bawah Rp10 juta.

PPh 21
{{caption}}
Kabar Baik! Pekerja 5 Sektor Padat Karya Bebas PPh 2026, Ini Detailnya

Pemerintah resmi menanggung PPh Pasal 21 bagi pekerja di lima sektor padat karya tertentu sepanjang 2026. Kebijakan PPh Ditanggung Pemerintah 2026 ini diharapkan menjaga daya beli masyarakat dan menstimulus ekonomi nasional.

Sektor Padat Karya
{{caption}}
DJP Usulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen: Sasar Celah Penghindaran Pajak dan Perpanjangan Insentif UMKM

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengusulkan Revisi PPh Final 0,5 Persen untuk menutup celah penghindaran pajak dan memastikan fasilitas tepat sasaran, sekaligus memperpanjang insentif UMKM.

PPh Final 0 5 Persen
{{caption}}
Wamenkeu Jamin Strategi Pajak 2026 Tak Bebani Rakyat, Optimalkan Coretax untuk Kepatuhan

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan Strategi Pajak 2026 tidak akan membebani rakyat, dengan fokus pada ekstensifikasi dan optimalisasi Coretax untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak
{{caption}}
Prabowo Target Penerimaan Negara dari Pajak Karyawan Naik 46 Persen Mulai Tahun Depan, Daya Beli Bakal Turun?

Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah terhadap potensi penerimaan dari sektor pajak karyawan.

pajak penghasilan
{{caption}}
Presiden Prabowo Naikkan Target Penerimaan PPh 21 Pada 2025, Karyawan Hingga Pensiunan Bakal Terdampak

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

PPh 21
{{caption}}
Prabowo Target PPh 21 Naik 45 Persen Jadi Rp312 Triliun, Pajak Karyawan Naik Mulai Tahun Depan?

Hal ini terungkap dalam dokumen Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

PPh 21
{{caption}}
Pemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya

Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.

PPh 21
{{caption}}
Gaji Pekerja di IKN Nusantara Tak Dipotong Pajak hingga 2035, Begini Aturannya

Kebijakan ini tertuang dalam Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2023.

IKN Nusantara
{{caption}}
DJP Kalselteng Imbau Wajib Pajak Segera Lapor SPT Tahunan Badan Sebelum Batas Akhir

Kanwil DJP Kalselteng mengingatkan wajib pajak badan untuk segera menuntaskan pelaporan SPT Tahunan Badan sebelum 31 Mei 2026, guna menghindari potensi kendala teknis dan denda keterlambatan.

batas akhir spt
{{caption}}
DJP Catat 11,22 Juta Pelaporan SPT Tahunan 2025 dan 18 Juta Aktivasi Coretax

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan capaian signifikan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2025 yang mencapai 11,22 juta, serta 18,05 juta aktivasi akun Coretax per 14 April 2026, dengan relaksasi sanksi hingga akhir April.

batas waktu spt
{{caption}}
Praktisi Sediakan Pos Bantuan Pajak Probono, Mudahkan Pelaporan SPT Tahunan PPh Warga

Praktisi perpajakan menyediakan layanan Pos Bantuan Pajak Probono (Posbapao) untuk bantu warga lapor SPT Tahunan PPh, terutama yang terkendala sistem digital. Layanan ini gratis dan pastikan pelaporan tepat waktu.

coretax
{{caption}}
Realisasi Belanja APBN NTT Tembus Rp5,3 Triliun per Februari 2026, Tumbuh Signifikan

Realisasi belanja APBN di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp5,3 triliun per Februari 2026, menunjukkan peningkatan signifikan. Capaian Realisasi Belanja APBN NTT ini menandakan aktivitas ekonomi yang membaik di daerah tersebut.

anggaran negara
{{caption}}
Penerimaan Pajak Manokwari Tembus Rp78,5 Miliar Awal 2026, KPP Pratama Catat Pertumbuhan Impresif

KPP Pratama Manokwari mencatat Penerimaan Pajak Manokwari sebesar Rp78,5 miliar hingga Februari 2026, menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi yang tertinggi secara regional, menandakan potensi ekonomi yang kuat di Papua Barat.

ekonomi manokwari
{{caption}}
Tingkat Kepatuhan Tinggi: 99 Persen ASN Kemenkeu Selesaikan Pelaporan SPT via Coretax Lebih Awal

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan capaian gemilang dalam Pelaporan SPT ASN Coretax, dengan 99 persen ASN Kementerian Keuangan telah menuntaskan kewajiban pajak lebih awal. Bagaimana dengan kementerian lain?

asn kemenkeu
{{caption}}
Subsidi Pemerintah Efektif Jaga Daya Beli Masyarakat di Tengah Koreksi Rupiah

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan subsidi pemerintah dan bantuan sosial berperan vital menjaga daya beli masyarakat di tengah pelemahan rupiah, sementara Kemenkeu menyatakan anggaran negara tetap aman.

anggaran negara
{{caption}}
Danantara Umumkan Pengurus PT DSI Pekan Depan, Perkuat Tata Kelola Ekspor Komoditas Strategis

Danantara Indonesia akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pekan depan, setelah melalui proses seleksi ketat untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

bumn
{{caption}}
Pemerintah Wajibkan Pelaporan Ekspor SDA Lewat DSI Mulai 1 Juni

Mulai 1 Juni 2026, eksportir sumber daya alam (SDA) wajib melaporkan kegiatan ekspornya melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan pelaporan ekspor SDA ini bertujuan perkuat pengawasan dan cegah praktik curang.

airlangga hartarto
{{caption}}
KPP Bantul Sita Aset Perusahaan Penunggak Pajak Rp17 Miliar

KPP Bantul Sita Aset Perusahaan di Kapanewon Sewon, Bantul, karena tunggakan pajak sebesar Rp17 miliar sebagai bagian dari penagihan aktif. Ini dilakukan setelah PT berinisial H tidak melunasi kewajiban pajaknya, menarik perhatian publik terhadap kepatuha

bantul
{{caption}}
Nilai Tukar Tembus Rupiah Tembus Rp17.800 per USD, Menkeu Purbaya: Kita Sudah Hitung

Kata Purbaya, pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar gejolak rupiah tetap terkendali. Salah satunya melalui intervensi di pasar obligasi.

berita update
{{caption}}
Menkeu Purbaya Kurban 2 Ekor Sapi Pakai Uang Sendiri, Bukan dari APBN

Selain di DJP, Purbaya juga menyerahkan satu ekor sapi kurban lain di dekat kediaman pribadinya di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan.

idul adha