Kebijakan Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mencabut status pemungut PPN PMSE Amazon Services Europe S.a.r.l. karena tidak memenuhi kriteria, sementara OpenAI OpCo, LLC ditunjuk sebagai pemungut baru yang menarik perhatian publik.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membentuk task force bersama. Langkah ini bertujuan merumuskan sistem Pajak Berkeadilan MUI yang lebih adil dan akuntabel, demi kesejahteraan rakyat.

Bapemperda DPRD Jabar berkonsultasi dengan Kemendagri mengenai Raperda Penyesuaian Pajak Daerah, sebuah langkah krusial di tengah efisiensi anggaran pusat yang berpotensi memengaruhi masyarakat luas.

Pajak E-commerce akan diterapkan, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelaksanaannya menunggu pemulihan ekonomi nasional hingga tumbuh 6%

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) mengumumkan skema DBH PPh 21 berbasis domisili akan diterapkan pada tahun 2026. Temukan alasan dan potensi dampaknya bagi keuangan daerah di sini!

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendesak pemerintah untuk gencar melakukan edukasi royalti kepada publik. Mengapa pemahaman tentang kebijakan royalti ini krusial bagi pelaku usaha dan negara?

Pemerintah Kabupaten Sumenep mengambil langkah signifikan dengan menghapus sanksi administrasi tunggakan PBB-P2. Kebijakan ini meringankan beban warga, namun bagaimana detail pelunasannya?

Direktur Jaringan GUSDURian, Alissa Wahid, mendesak pemerintah untuk bijak dalam membuat kebijakan pajak dan melibatkan masyarakat. Ini penting agar tidak memicu gejolak sosial.

DPRD Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada pembahasan kenaikan PBB Tangerang, hanya pemutakhiran dan penyesuaian NJOP. Apa dampaknya bagi masyarakat?