UU ASN Direvisi: PPPK Bakal Dapat Pensiunan dengan Skema Ini

Desain reformasi akan membagi beban pensiun antara pemerintah pusat dan daerah.

Hasil kesepakatan dengan DPR, Pemerintah akan mengangkat 1,7 tenaga honorer menjadi ASN.

Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..

Pemerintah dan DPR tengah membahas aturan turunan dari UU ASN.

Kehadiran UU ASN secara keseluruhan telah menjawab tujuh klaster masalah utama di lingkungan KemenPAN-RB.

Ada perluasan skema dan mekanisme kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.

Kementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) mengusulkan agar gaji PPPK diambil alih pemerintah pusat. Hal ini menyusul kebijakan pembatasan belanja pegawai daerah yang akan berlaku mulai tahun 2027.

Mendagri Tito minta daerah efisiensi anggaran dan tingkatkan PAD untuk bayar PPPK. Belanja seremonial dinilai bisa dipangkas demi gaji pegawai.

Pemerintah Provinsi NTB resmi menunjuk BPR NTB sebagai bank penyalur gaji PPPK dan pegawai pemerintah lainnya. Langkah ini diharapkan mempercepat proses, meningkatkan transparansi, dan memperkuat ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberlakukan kebijakan WFH PPPK selama dua bulan. Langkah ini diambil karena kondisi fiskal daerah yang menantang dan potensi dampak kenaikan harga BBM, serta ketidakmampuan membayar THR dan gaji ke-13.

Kabar gembira bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Banten! Pemprov Banten memastikan PPPK paruh waktu akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2026. Simak detail alokasi anggaran dan mekanisme pencairannya.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung alokasikan Rp50 miliar untuk pembayaran gaji PPPK Tulungagung paruh waktu di 2026. Anggaran ini tidak pengaruhi komposisi belanja pegawai daerah.

Kemenpan RB menyoroti urgensi penguatan Zona Integritas untuk menutup celah korupsi di lingkungan perguruan tinggi, mengingat tantangan integritas masih krusial dan perlu inovasi.

Pemerintah Kota Mataram mengajukan 200 Formasi CASN Mataram 2026 ke KemenPAN RB, dengan mayoritas untuk CPNS pelamar umum. Simak rincian dan alasan di balik usulan ini!

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengumumkan **penyesuaian WFH Kemenhub** dengan pembatasan 40% kehadiran harian, demi menjaga kelancaran layanan transportasi publik yang vital.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN, diiringi kewajiban gotong royong pada Selasa dan Jumat, bertujuan meningkatkan kebersihan dan mengaktifkan kembali budaya gotong royong di kalangan ASN Aceh Barat.

Kemenpan RB telah mengeluarkan SE Nomor 3 Tahun 2026 mengatur pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai ASN untuk melaksanakan WFH pada hari Jumat.

Kebijakan bekerja dari rumah (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali ditegaskan pemerintah, dengan Mendukbangga/BKKBN menekankan pentingnya menjaga profesionalitas WFH ASN demi efisiensi dan adaptasi global.