RUU ASN Disahkan Menjadi Undang-undang, Ini Poin-poinnya

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

Ada perbedaan antara skema pemberian pensiunan ASN dan PPPK. ASN akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Kehadiran UU ASN secara keseluruhan telah menjawab tujuh klaster masalah utama di lingkungan KemenPAN-RB.

Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.

RUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.

Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Kementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.

RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya PPPK. Nantinya, PPPK bakal dapat uang pensiun seperti PNS.

Selain PPPK bakal dapat pensiunan, revisi UU ASN juga memastikan tidak ada PHK 2,3 juta tenaga honorer.

Pemerintah tengah tengah melakukan uji publik Revisi Undang-Undang No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ia menjelaskan, semangat melayani menjadi kunci untuk memperkecil kesenjangan antara visi pembangunan dan realitas di lapangan.

Aksi B.S. terbongkar setelah pengunjung lain curiga dan langsung melapor ke satpam.

Pemerintah Kota Bengkulu menginvestigasi dugaan penyalahgunaan data SPMB 2026 yang melibatkan seorang lurah, memicu terhentinya bantuan sosial warga. Kasus ini menyoroti integritas ASN.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar pelatihan untuk ASN guna memperkuat literasi keamanan informasi, memastikan integritas dan kerahasiaan data negara di era digital.

Menko AHY menegaskan pembangunan bangsa ke depan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan sumber daya alam.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terkait adanya rencana aksi unjuk rasa.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Dengan penetapan dan pengundangan UU ASN itu juga mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.