Presiden Jokowi Teken UU ASN, Prajurit TNI-Polri Bisa Isi Jabatan Sipil

Perbedaan mencolok terdapat dalam 3 pasal yang terbilang krusial.

Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menanggapi prajurit TNI aktif dapat mengisi 16 jabatan di kementerian/lembaga melalui revisi undang-undang (RUU) TNI.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan hal ini dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR.

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Anas menjelaskan, secara umum pengertian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu.

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

UU ASN mengatur kesempatan PNS mengisi jabatan lain di BUMN kian terbuka. Termasuk bagi TNI/Polri untuk mendapat posisi jabatan sipil.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Ada perbedaan antara skema pemberian pensiunan ASN dan PPPK. ASN akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Dengan penetapan dan pengundangan UU ASN itu juga mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.

Melalui kegiatan ini, masyarakat dari berbagai daerah disebutnya dapat berkumpul, berinteraksi, dan merasakan suasana persatuan.

Massa terlihat panik dan berhamburan ke berbagai arah, bahkan ada yang berlari masuk ke dalam hotel untuk mencari perlindungan.

Kaskoopsudnas yang ketua MPI (Modern Pentathlon Indonesia), juga melantik Danlanud Hlo sebagai ketua MPI Sulawesi Tenggara, masa bakti 2026 - 2030.

Tidak hanya lulus, ia juga meraih gelar Master in Management and Strategic Studies dengan hasil pendidikan kategori Excellent.

Sebanyak 6.675 personel gabungan disebar memetakan sedikitnya empat titik aksi yang menjadi pusat konsentrasi massa.

Dari total 638 wisudawan yang terdiri atas peserta dari Amerika Serikat dan berbagai negara sahabat, Indonesia kembali menunjukkan eksistensinya.