Revisi UU ASN

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Ada perbedaan antara skema pemberian pensiunan ASN dan PPPK. ASN akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Dengan penetapan dan pengundangan UU ASN itu juga mencabut UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.

"Untuk beberapa orang ini mendapatkan bantuan sosial yang jenis Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300.000, dan berdasarkan catatan yang ada rata-rata dari Kota Bandarlampung."

UU ASN dan UU Pilkada menjadi rujukan pemerintah mengangkat TNI dan Polri sebagai penjabat kepala daerah. Namun, sejumlah pakar menolak rencana tersebut. Bahkan dua UU tersebut dinilai melanggar konstitusi.

Revisi UU ASN ini, lanjut Ma'ruf, telah masuk program legislasi nasional (prolegnas). Sehingga pembahasannya pasti akan terus berlanjut.

Dia berpandangan bahwa lembaga pengawas ASN tetap diperlukan. Perlu ada kepastian lembaga mana yang berwenang menjatuhkan sanksi bila ASN melakukan tindakan indisipliner.

Ketua Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) Alfonsius Matly menyampaikan 6 rekomendasinya terkait Revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, pihaknya juga berharap agar revisi tersebut bisa diselesaikan dengan cepat.