UU ASN Disahkan Jokowi, PPPK Resmi Bakal Dapat Uang Pensiun

Kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 belum ada perubahan, meski ASN aktif akan mendapatkan kenaikan signifikan.

PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) berkomitmen penuh meningkatkan Taspen Life Kesejahteraan ASN, khususnya PPPK, melalui program terstruktur. Simak bagaimana kerja sama ini menjamin masa pensiun!

Pemerintah mengatur gaji dan tunjangan bagi non-ASN yang diangkat sebagai PPPK pada Maret 2026, termasuk masa transisi dan larangan pengangkatan baru.

Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025.

Namun, batas usia ini tetap harus disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan serta beban kerja yang terkadang membutuhkan energi lebih, kekuatan fisik.

Sebelumnya di UU yang lama, PPPK hanya bisa mengisi jabatan fungsional.

Sudah ada instansi di daerah yang mengimplementasikan skema uang pensiun untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Kehadiran UU ASN secara keseluruhan telah menjawab tujuh klaster masalah utama di lingkungan KemenPAN-RB.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.

Aparatur Sipil Negara atau biasa disingkat ASN adalah pilar utama dalam menjalankan roda pemerintahan di Indonesia.

Instruksi tersebut dikeluarkan sebagai langkah antisipasi terkait adanya rencana aksi unjuk rasa.

Peristiwa itu pertama kali diketahui oleh istri korban, Widia (38), yang baru pulang ke rumah setelah menghadiri acara wisuda kelulusan anak mereka.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Pejabat Eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.

Perhatikan langkah-langkah aktivasi ASN Digital yang harus diikuti oleh seluruh Aparatur Sipil Negara.

Menurut data Kementerian PANRB, 95 persen layanan publik secara nasional tetap stabil selama para ASN menjalankan WFH.

Menurut data, sebanyak 33 dari 35 instansi pusat telah mengadopsi sistem e-office terintegrasi.

Anggota Baleg DPR, Reni Astuti, mengungkapkan bahwa RUU ASN memberikan kesempatan bagi PPPK untuk diangkat menjadi PNS.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyoroti substansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.

UU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.