Ini 5 Isu Strategis Dibahas KemenPAN-RB Jadi Turunan UU ASN

Di sisi lain, kewajiban pembelajaran bagi seluruh ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ASN menuntut pendekatan baru yang lebih adaptif dan kolaboratif.

Inisiatif ini bertujuan untuk menjadi wadah kolaborasi bagi pimpinan lembaga pelatihan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Aturan Sedang Disusun, Keberlangsungan Karier PNS Ditentukan Kapasitas dan Kinerja

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

Tauhid menekankan, rekrutmen fleksibel tidak dapat dimaknai setiap bulan instansi membuka seleksi.

RUU ini akan memberikan ruang rekrutmen ASN lebih fleksibel. Mengingat selama ini perekrutan PNS harus menunggu siklus tahunan.

Anggota Baleg DPR, Reni Astuti, mengungkapkan bahwa RUU ASN memberikan kesempatan bagi PPPK untuk diangkat menjadi PNS.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyoroti substansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.

Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

Pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait penempatan anggota Polri di luar struktur sipil, memastikan dasar hukum yang jelas dan konstitusional. Kebijakan ini diharapkan selesai pada Januari 2026.

Presiden Prabowo Subianto menyetujui perumusan Peraturan Pemerintah (PP) terkait jabatan sipil yang diisi anggota Polri, sebuah langkah krusial dalam upaya Reformasi Polri yang mendesak dan diharapkan rampung Januari mendatang.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi terkendala aturan Undang-Undang ASN, menyebabkan penundaan pembayaran honor guru PAUD swasta selama lima bulan yang sangat dinantikan.

Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru madrasah swasta akibat kebijakan diskriminatif, mendesak DPR RI amandemen UU ASN demi keadilan.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah sebenarnya sudah tidak lagi mengakui atau mempekerjakan pegawai Non ASN seperti