Hukum Tata Negara

Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia menegaskan bahwa penetapan calon Hakim MK yang diusung DPR sah secara konstitusional, menepis keraguan terhadap independensi Mahkamah Konstitusi.

Akademisi UIN Datokarama Palu menyoroti upaya Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menegakkan keadilan substantif, melampaui keadilan prosedural demi menjaga keseimbangan hukum dan sosial.

Guru Besar UII Prof. Mahfud MD menyoroti Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025, yang dinilai bertolak belakang dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil. Mengapa Perpol Nomor 10 Tahun 2025 ini memicu kontroversi?

Hakim Konstitusi Dr. Ridwan Mansyur hadir di UMP Pontianak, menjelaskan Peran Mahkamah Konstitusi sebagai guardian of constitution dan menjawab kritik publik. Simak selengkapnya!

Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengapresiasi tiga tema strategis yang dibahas dalam Konferensi APHTN-HAN IV di Labuan Bajo, mencakup konstitusionalisme digital, penataan pemilu, dan sovereign wealth fund.

Pakar hukum menilai Putusan MK Polisi Jabatan Sipil menciptakan aturan tegas, mewajibkan polisi aktif mundur dari keanggotaan Polri jika ingin menduduki posisi sipil. Apa dampaknya?

Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid menegaskan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 menjadi pemandu konstitusional untuk amandemen UU Polri. Kebijakan transisi segera diperlukan.

Guru Besar Unpad menegaskan Putusan MK terkait **polisi di jabatan sipil** berlaku serta merta sejak diucapkan, mewajibkan anggota Polri aktif untuk segera mengundurkan diri.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Keterwakilan Perempuan AKD DPR dapat langsung dilaksanakan tanpa menunggu revisi undang-undang.

Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar kuliah umum untuk mendalami perbandingan sistem hukum Indonesia Polandia, khususnya dalam tantangan konstitusi di era demokrasi modern.