Personel TNI dan Polri Boleh Isi Jabatan PNS, Ini Syarat dan Ketentuannya

Larangan ini berlaku tegas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Salah satu poin RPP manajemen ASN, yakni bakal mengatur pengisian jabatan ASN untuk personil TNI/Polri atau sebaliknya

Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, memastikan jajaran aparatur sipil negara (ASN) juga bisa menempati jabatan strategis di TNI-Polri.

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas di antaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan.

Menteri PAN-RB Azwar Anas mengatakan, aturan ini membahas jabatan ASN bisa diisi oleh prajurit TNI-Polri.

Talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah 3T.

RPP Manajemen ASN memiliki ruang lingkup meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penguatan budaya kerja dan citra institusi, pengelolaan kinerja.

Ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel.

Dalam aturan tersebut terdapat 22 bab yang terdiri dari 305 pasal yang mengatur kinerja PNS hingga ASN

Kepala negara juga menyiapkan sanksi jika tindakan pengangkatan tersebut masih dilakukan.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Korban berdomisili di Pondok Melati, yang terletak di Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi.

Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kembali masuk kerja usai libur Lebaran 2026, dengan harapan kehadiran penuh di hari pertama tanpa sanksi tegas yang telah ditetapkan.

Menurutnya, kecemburuan ini muncul karena adanya perbedaan mobilitas dalam bekerja.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik terhadap integritas ASN.

Koarmada RI dari TNI AL mendistribusikan 1.500 paket kebutuhan pokok kepada prajurit dan PNS, menegaskan komitmen dalam mendukung kesejahteraan serta mempererat kebersamaan di bulan Ramadhan.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) telah mengalokasikan dana sebesar Rp31,8 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN dan pejabat negara di tahun 2026, memastikan kebutuhan pegawai terpenuhi menjelang hari raya.

Kantor SAR Natuna berhasil melakukan uji repeater di puncak Gunung Ranai, memastikan sistem komunikasi optimal untuk operasi SAR dan memperkuat kesiapsiagaan di wilayah perbatasan.

Komandan Pos AL Takalar, Letnan Satu (MAR) Hamzah membenarkan terkait adanya warga yang menemukan benda mirip rudal.

Komnas HAM menyatakan serangan yang menewaskan warga sipil di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, adalah pelanggaran HAM. Temukan mengapa insiden ini memicu keprihatinan serius.

Prajurit TNI membangun Jembatan Garuda di Aceh Tengah untuk membuka isolasi dan meningkatkan konektivitas warga terpencil, memacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Perum Bulog Cabang Lampung Selatan memastikan penyaluran Bantuan Pangan Bulog Lamsel untuk 184.677 keluarga berjalan tepat sasaran, menjaga ketahanan pangan, dan menekan inflasi di wilayah tersebut.

Anggota Kodim 0304/Agam berhasil menggagalkan upaya penjualan pupuk bersubsidi secara ilegal ke Provinsi Riau, mengamankan tiga pelaku dan dua unit kendaraan. Kasus ini berawal dari laporan masyarakat.