Menko Polhukam Hadi Tjahjanto

"(Penyebab kebocoran) Nanti kami jelaskan setelah kami memanggil dirjen pajak hari Jumat," kata Menko Hadi

pemerintah membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) di Cikarang, Batam, hingga di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pemerintah akan menerapkan model ‘zero trust’ dalam pengembangan maupun penggunaan Pusat Data Nasional (PDN) guna mencegah serangan siber di masa mendatang.

"Tanpa adanya satu permintaan untuk bayar dan sebagainya enggak, semua bebas," kata Menko Hadi

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengaku sudah menganalisis data NPWP yang diduga bocor.

Sebelum mendatangi acara pembukaan, eks Panglima TNI itu menyempatkan diri untuk sekadar menikmati sajian kuliner khas Aceh dengan pemandangan menakjubkan.

Presiden Joko Widodo alias Jokowi memerintahkan TNI untuk membentuk Angkatan Siber.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengungkapkan TNI bakal menyesuaikan dengan kekuatan baru Angkatan Siber yang segera dibentuk.

Nantinya, Angkatan Siber ini menjadi matra keempat di tubuh TNI selain Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan kondisi politik hingga keamanan di dalam negeri dapat mempengaruhi Pilkada 2024.

Berikut momen mantan Panglima TNI doakan anak Kapten Danramil Deli Serdang.

Menko Hadi mengatakan saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik secepatnya dan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian.

Menko Polhukam memastikan dwi fungsi TNI yang ada di dalam RUU TNI tidak akan membawa TNI ke masa orde baru.

Hadi mengatakan, setiap calon harus diberikan pengertian bahwa setiap pertandingan ada yang menang dan kalah.

Serah terima PSP dan berita acara yang ditandatangani pada hari ini mencapai Rp2,77 triliun.

Hadi mengatakan, pembangunan sumber daya manusia adalah urat nadi pembangunan bangsa.

Dikarenakan Kementerian ATR/BPN memiliki data tentang sertifikat lahan serta identitas warga

Layanan data yang menggunakan PDNS 2 bisa aktif kembali pada bulan Juli 2024

Menko Polhukam menegaskan sedang melakukan mitigasi untuk mengantisipasi dampak lanjutan pasca kebocoran data tersebut.

Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.