Pramono Anung Tegaskan Jakarta Bukan Siaga 1, Ini Penjelasan dan Respons TNI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan aktivitas pemerintahan dan koordinasi di Ibu Kota berjalan normal. Ia membantah kabar yang menyebut Jakarta berstatus Siaga 1.

Pramono menerangkan belum ada koordinasi atau pemberitahuan apa pun kepadanya terkait penetapan status tersebut. Ia menegaskan, sebagai gubernur, setiap keputusan penting mengenai status kedaruratan semestinya dikomunikasikan kepadanya terlebih dahulu.

"Saya tidak, karena apa pun sebagai gubernur, kalau ada Siaga 1 pasti saya dikoordinasikan," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ia juga menyinggung rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta yang baru saja digelar. Menurutnya, kegiatan tersebut berlangsung seperti biasa.

"Tapi sampai hari ini enggak ada, wong kita juga rapat baik-baik saja. Jadi saya tidak tidak mendengar itu," ujar dia.

Dalam pertemuan itu, Pemprov DKI Jakarta membahas berbagai persiapan, antara lain antisipasi potensi banjir, penyambutan lima abad Jakarta, serta upaya membuat Ibu Kota lebih hijau dan sejuk. Selain itu, pemprov juga menyiapkan langkah menghadapi potensi cuaca ekstrem, menyusul perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahwa puncak curah hujan tertinggi akan terjadi pada Februari 2027.

Isu Pengerahan Prajurit TNI di Jakarta

Sebelumnya, beredar kabar mengenai pengerahan prajurit dalam jumlah besar dari tiga matra TNI ke wilayah DKI Jakarta. Salah satu matra yang disebut turut mengerahkan prajurit adalah TNI Angkatan Laut (AL).

Menanggapi hal tersebut, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa pengerahan pasukan merupakan bagian dari upaya kesiapsiagaan TNI.

"Pengerahan pasukan merupakan hal yang biasa dilakukan TNI untuk kesiapsiagaan," kata Nas saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2026).

Ia tidak merinci jumlah prajurit yang dikerahkan. Nas juga meminta agar langkah tersebut tidak dikaitkan dengan isu lain yang tengah menjadi sorotan.

"Enggak perlu dikait-kaitkan dengan isu apa pun," tuturnya.

Nas menegaskan TNI harus selalu siap menjalankan tugas melindungi bangsa dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sesuai ketentuan perundang-undangan.

"Karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, selalu siap melaksanakan tugas berpedoman perundang-undangan yang berlaku," kata dia.