UU ASN Disahkan, Ini Batas Usia Pensiun PNS Terbaru

Dede menyoroti jumlah ASN yang sangat besar, sehingga bila BUP ditingkatkan, beban anggaran negara akan semakin berat.

Usia pensiun di Indonesia saat ini dinilai paling rendah di dunia.

Meski demikian, tidak semua PNS menganggap profesi ini sebagai puncak tertinggi dalam dunia kerja.

Diketahui, KORPRI menyampaikan usulan kenaikan BUP ASN baik pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional.

Meski presiden mempunyai kewenangan, nantinya DPR disebutnya tetap akan melakukan pengawasan.

Draf RUU TNI itu paling utama mengatur atau menyangkut dengan masa pensiun.

Revisi UU Polri: Batas Usia Pensiun Tamtama dan Bintara 58 Tahun, Perwira 60 Tahun

Anas menjelaskan, secara umum pengertian jabatan TNI dan Polri dapat dilakukan untuk jabatan tertentu pada instansi pusat tertentu.

Kepala negara juga menyiapkan sanksi jika tindakan pengangkatan tersebut masih dilakukan.

UU Nomor 20 Tahun 2023 tersebut telah resmi disahkan dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 31 Oktober 2023.

Anggota Baleg DPR, Reni Astuti, mengungkapkan bahwa RUU ASN memberikan kesempatan bagi PPPK untuk diangkat menjadi PNS.

Kewenangan mutasi pejabat tinggi di daerah sebelumnya memang berada di tangan presiden, namun hal itu berubah setelah amandemen UUD 1945.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin menyoroti substansi perubahan yang hanya menyasar satu pasal, tetapi memiliki dampak besar.

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda sedang mencari solusi permasalahan pelanggaran netralitas ASN selama Pilkada lewat revisi UU ASN.

UU ASN menjadi tonggak penting dalam mewujudkan birokrasi berkelas dunia.

Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.

Komisi II DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau UU ASN masuk Prolegnas 2024.

Ada perbedaan antara skema pemberian pensiunan ASN dan PPPK. ASN akan dibayarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Skema ini diberikan untuk perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian.

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partai yang setuju dengan memberikan catatan.

Pemerintah tengah membahas revisi UU ASN dengan Komisi II DPR.

Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.