Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.
Komisi II DPR RI dan pemerintah menyepakati pengambilan keputusan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Revisi UU ASN telah disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.
"Saya ingin bertanya kepada kita semua apakah kita bisa menyetujui rancangan undang-undang ini kita sahkan menjadi keputusan di tingkat I dan kemudian kita sampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pada pengambilan keputusan tingkat II?" kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).
Ketua Panja revisi UU ASN Syamsurizal menjelaskan, salah satu yang diatur adalah dihapusnya perbedaan hak dan kewajiban antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kemudian, UU ASN yang baru mengubah komponen hak yang diterima PNS dan PPPK. Ada penghargaan dan pengakuan yang diterima oleh PNS dan PPPK.
"Perubahan komponen hak, yaitu penghargaan dan pengakuan yang terdiri atas penghasilan penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum," jelas Syamsurizal.
Revisi UU ASN juga mengatur tentang manajemen ASN. Dijelaskan pada BAB VIII akan menggabungkan manajemen PNS dan PPPK menjadi manajemen ASN. Sehingga tidak ada pembedaan.
"PNS dan PPPK sama-sama memiliki pengembangan talenta, dan karir, serta jaminan pensiun," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Sementara itu, Ahmad Doli Kurnia mengatakan, prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.
"Kami juga sudah sepakat di Komisi II untuk mengawal secara sungguh-sungguh dan serius untuk penyelesaian masalah honorer itu," ujar politikus Golkar ini.
Pada revisi UU ASN ada 15 BAB. BAB I terkait ketentuan umum yang mengatur tentang definisi ASN, pegawai ASN, PNS, PPPK, manajemen ASN, digitalisasi manajemen ASN, jabatan manajerial dan non-manajerial, pejabat pembina kepegawaian, pejabat yang berwenang, instansi pemerintah dan menteri, dan sistem meritokrasi dan sistem merit.
BAB II tentang asas nilai dasar, serta kode etik, dan kode perilaku. Menghapus norma prinsip sudah tercantum dalam nilai dasar, mengubah nilai dasar yang lebih operasional, serta memberikan penguatan terhadap core values ASN.
BAB III mengatur tentang jenis dan kedudukan pegawai ASN. BAB IV, mengatur tentang fungsi, tugas, dan peran ASN. Bab V, mengatur tentang jenis jabatan ASN dan mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua, yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial.
BAB VI mengatur tentang hak dan kewajiban pegawai ASN. BAB VII mengatur tentang kelembagaan. BAB VIII mengatur tentang manajemen ASN. BAB IX mengatur tentang pegawai ASN yang menjadi pejabat negara. BAB X mengatur tentang organisasi profesi ASN, yang sebelumnya bernama Korps Pegawai ASN.
BAB XI terkait digitalisasi manajemen ASN. BAB XII, mengatur tentang penyelesaian sengketa pegawai ASN. BAB XIII mengatur tentang larangan mengangkat pegawai non-ASN dan sanksinya. BAB XIV ketentuan peralihan, mengatur tentang ketentuan peralihan. Perubahan hanya pada peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang program pensiun ASN, tidak hanya PNS. Dan BAB XV penutup.
Prioritas revisi UU ASN adalah menjadikan payung hukum penyelesaian masalah tenaga honorer.
Selain PPPK bakal dapat pensiunan, revisi UU ASN juga memastikan tidak ada PHK 2,3 juta tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Seluruh fraksi menyetujui hasil rancangan revisi UU ITE yang dibahas oleh Komisi I DPR dengan pemerintah.
Baca Selengkapnya
Berikut alasan yang disampaikan pemerintah merevisi UU ITE yang kedua.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD menjawab pertanyaan soal revisi UU KPK bila terpilih bersama Ganjar menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Baca Selengkapnya
Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada sembilan poin perubahan dalam revisi UU IKN.
Baca Selengkapnya
Dua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih belum setuju tentang aturan usia dan tak ingin merugikan hakim yang ada.
Baca Selengkapnya
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi