Tiba-Tiba Revisi Tatib, DPR Kini Bisa Evaluasi Pejabat Negara Ditetapkan Lewat Rapat Paripurna

Dengan adanya aturan itu, pejabat negara termasuk pimpinan KPK bisa dievaluasi DPR.

Anggota DPR Fraksi PDIP Adian Napitupulu menyebut Revisi Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) bisa digugat ke lembaga peradilan

Dasco mengklaim Tata Tertib (Tatib) DPR bukan untuk mencopot pejabat negara hasil uji kelayakan dan kepatutan.

Bob menambahkan, pejabat atau instansi yang berwenang mencopot adalah pemerintah atau pejabat tertinggi di instansinya.

DPR menyetujui perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib).

Presiden diharuskan patuh terhadap rekomendasi DPR atas hasil evaluasi pejabat negara, yang dilantik beradasarkan fit and proper test di DPR.

DPR terbuka peluang, untuk mengganti pejabat negara yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di DPR RI.

Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui, perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata tertib DPR dalam waktu singkat.

Komisi X DPR menyoroti dugaan pemalsuan riset WNI di konferensi internasional Denmark dan meminta pemerintah segera mengusut kasus tersebut.

DPR menyoroti pelibatan TNI membantu Polri menangani begal di Jakarta. Penanganan kriminal tetap disebut kewenangan polisi.

Ketua Panja Iman Sukri mengatakan telah memutuskan 27 ketentuan perubahan dalam RUU Pemerintahan Aceh.

Menurut Haripin, DPR memegang posisi penting sebagai instrumen kontrol sipil terhadap angkatan bersenjata dalam sistem demokrasi.

Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Anggota DPR RI Edi Purwanto mengusulkan kayu manis dan pinang Jambi sebagai komoditas strategis nasional, berpotensi besar menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.

Awalnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta vokalis Peterpan dan Noah ini untuk menyumbangkan suaranya sedikit disela-sela rapat.