DPR kan Bentuk UU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

Badan Legislasi DPR RI menyepakati penambahan lima Rancangan Undang-Undang (RUU) ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2026, memperkuat arah legislasi nasional dan menjawab kebutuhan masyarakat.

"Kalau tahun ini sudah dipastikan tahun ini, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu," ucap dia.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

DPR prioritaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif. Apa saja poin krusial yang akan dibahas demi pekerja dan kepastian usaha?

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

Badan Legislasi DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) untuk dibawa ke rapat paripurna, menandai langkah maju dalam perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga.

RUU Pemerintahan Aceh juga mencakup pengaturan terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Anggota DPR RI Edi Purwanto mengusulkan kayu manis dan pinang Jambi sebagai komoditas strategis nasional, berpotensi besar menstabilkan harga dan meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Jambi.

Awalnya, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan meminta vokalis Peterpan dan Noah ini untuk menyumbangkan suaranya sedikit disela-sela rapat.

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menegaskan Perpanjangan Otsus Aceh adalah kewajiban dalam revisi UUPA. Apa alasan mendasar di balik penegasan ini dan bagaimana usulan Aceh?

Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan urgensi pembahasan Revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik secara sepaket. Apa alasannya dan isu krusial apa yang akan dibahas?

Langkah deregulasi penyederhanaan dari 191 peraturan menjadi 4 peraturan ini sejalan dengan komitmen serius Menpora Erick dalam melakukan transformasi.