Omnibus Law

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Langkah deregulasi penyederhanaan dari 191 peraturan menjadi 4 peraturan ini sejalan dengan komitmen serius Menpora Erick dalam melakukan transformasi.

Menurut dia, konsep omnibus law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang.

DPR RI telah menyetujui RUU Kesehatan Omnibus Law yang menggabungkan 13 UU yang bersentuhan dengan soal kesehatan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah membentuk Omnibus Law versi BUMN dengan menyederhanakan jumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN. Tercatat, sebanyak 45 peraturan disederhanakan menjadi tiga peraturan Menteri BUMN.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta jajaran direksi dan komisaris perusahaan BUMN untuk hafal Omnibus Law BUMN. Menurutnya, itu penting jadi pegangan dalam menghadapi ketidakpastian situasi global saat ini.

Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani mencatat, terdapat dua perbedaan mencolok yang dipermasalahkan pihaknya dalam Perppu Cipta Kerja. Yakni, terkait formula perhitungan Upah Minimum (UM) dan Pengaturan Alih Daya.

DPR Sahkan Omnibus Law Keuangan RUU PPSK Jadi UU. Omnibus law sektor keuangan Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) resmi menjadi Undang-Undang setelah disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan membentuk 'Omnibus Law' versi BUMN dengan menyederhanakan jumlah Peraturan Menteri (Permen) BUMN. Erick menilai jumlah Permen BUMN yang mencapai 45 Permen terlalu banyak.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan pembahasan tentang Omnibus Law Bidang Kesehatan mendapat perhatian luas.

Puluhan nakes di Kota Blitar dan anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) melakukan aksi damai menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Ini alasannya.

Aksi Sejuta Buruh Tuntut DPR Cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Buruh dari berbagai aliansi menggelar aksi sejuta buruh untuk memperjuangkan sejumlah tuntutan kepada DPR, terutama pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Mereka juga mendesak DPR membatalkan RKUHP dan menurunkan harga kebutuhan pokok.

Dalam UU terbaru ini, UU yang dibuat dengan metode omnibus law kewenangan mengundangkannya juga berpindah ke Sekretaris Negara.

Seluruh fraksi di DPR menyetujui revisi UU PPP menjadi undang-undang.

Said mengatakan aksi kali ini juga bakal dilakukan di beberapa kota secara serentak, seperti Surabaya dengan masa 25 ribu. Lalu Medan, Banda Aceh, Makassar, NTT, Papua, Ternate,

Fraksi PKS menjadi satu-satunya fraksi yang menolak revisi UU PPP

Tuntutan kedua terkait revisi Surat Keputusan Gubernur terkait dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022 dengan tidak lagi mengacu pada UU Cipta Kerja dan aturan turunannya yaitu PP 36.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan pihaknya akan mengusulkan revisi UU PPP. Aturan untuk mengatur omnibus law akan dimasukkan dalam revisi UU PPP.

Diusulkan juga agar UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan segara diubah untuk memuat metode Omnibus Law.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji formil terhadap Omnibus Law UU Cipta Kerja sejalan dengan sikap Partai Demokrat. MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional.