LIVE

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

dpr
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Ist
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Ist (© 2024 Liputan6.com)

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Adies menyebut, DPR akan mengkaji permintaan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

"Bukan hanya di legislatif, terkait dengan undang-undang kan itu persetujuan antara pemerintah dan DPR, jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11).

Diketahui, MK meminta pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru selesai dalam dua tahun. Menurut Adies, DPR harus siap berapa pun waktu yang ditetapkan. Namun, DPR tetap perlu untuk melihat konteks dalam membuat UU.

"Nanti kita lihat di kita di legislatif ini di DPR, Senayan, kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya kita juga," ujarnya.

"Tapi kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita gol kan, sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru, Pak Prabowo," sambungnya.

Diketahui, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Jadi Bos Chelsea, Xabi Alonso Minta Dibelikan Striker Tajam Ini

{{caption}}
Immanuel Ebenezer Menyesal Masuk Kabinet Prabowo

{{caption}}
Momen Prabowo Singgung Dolar: Selama Purbaya Bisa Senyum Tak Usah Khawatir

{{caption}}
Prabowo Minta Pindad Desain Mobil Khusus Presiden, Purbaya Bocorkan Anggarannya

{{caption}}
Beda Tuntutan Hukuman 3 Prajurit TNI di Kasus Pembunuhan Kacab Bank

{{caption}}
IHSG Merosot 1,85%, Sektor Saham Transportasi Pimpin Koreksi

Topik Terkait
{{caption}}
Dasco Minta Serikat Buruh Kirim Masukan untuk UU Ketenagakerjaan

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

DPR
{{caption}}
DPR kan Bentuk UU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Baleg DPR
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Kejar Target Selesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru Oktober 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

pemerintah
{{caption}}
Buruh Desak Percepatan Pembahasan UU Ketenagakerjaan Baru, Menaker Sebut Masih Tahap Jaring Aspirasi

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

Said Iqbal
{{caption}}
Tahukah Anda? RUU Ketenagakerjaan Jadi Prioritas DPR, Janjikan Ekosistem Kerja Lebih Adil

DPR prioritaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif. Apa saja poin krusial yang akan dibahas demi pekerja dan kepastian usaha?

RUU Ketenagakerjaan
{{caption}}
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Upah Buruh
{{caption}}
Bertemu Partai Buruh, Dasco Jamin PP Pengupahan Tak Berlaku Digantikan UU Ketenagakerjaan Baru Sesuai Perintah MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi UU Ketenagakerjaan
{{caption}}
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.

uu cipta kerja
{{caption}}
Pemindahan IKN Belum Final, DPR: Tunggu Keputusan Presiden

DPR menegaskan putusan MK soal status Jakarta harus jadi acuan pemindahan IKN. Jakarta masih ibu kota hingga Keppres diterbitkan.

berita update
{{caption}}
Romy Soekarno: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota Negara, Pembangunan IKN Harus Bertahap, Realistis dan Strategis

Romy menilai, putusan MK tersebut justru memberikan ruang yang lebih sehat & realistis bagi pemerintah dalam mempersiapkan proses transisi secara bertahap.

berita dpr
{{caption}}
DPR Minta Embarkasi Beri Pelayanan ke JCH Setara Hotel Bintang 3

Dalam kunjungan tersebut, DPR RI meminta pelayanan kepada JCH setara dengan hotel bintang tiga.

berita kontributor
{{caption}}
Bukan Instrumen Kontrol, RUU KKS Dinilai Perkuat Hak Sipil dan Ruang Demokrasi

Ia menyampaikan bahwa dalam pembahasan RUU tersebut, DPR akan menekankan sejumlah poin krusial.

berita update
{{caption}}
Tegas! DPR Desak Pemerintah Hapus Kastanisasi Guru, Honorer Harus jadi PNS

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

dpr
{{caption}}
DPR Dorong Siak Jadi Wajah Wisata Budaya Melayu Indonesia, Unggul Lewat Sejarah

Anggota DPR RI mendorong Kabupaten Siak menjadi wajah wisata budaya Melayu di Indonesia, menyoroti kekuatan sejarah dan peradaban Melayu yang unik untuk penguatan branding pariwisata nasional.

anak muda