LIVE

DPR Kaji Permintaan MK Buat UU Ketenagakerjaan Baru

DPR akan mengkaji usulan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

dpr
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Ist
Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengonfirmasi bahwa bakal capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan tidak hadir dalam acara peringatan hari buruh internasional atau May Day Fiesta 2023 di Ist (© 2024 Liputan6.com)

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari UU Cipta Kerja. Adies menyebut, DPR akan mengkaji permintaan tersebut bersama-sama dengan pemerintah.

"Bukan hanya di legislatif, terkait dengan undang-undang kan itu persetujuan antara pemerintah dan DPR, jadi harus ada pembicaraan dulu antar pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya, nanti kita akan lihat," kata Adies di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (1/11).

Diketahui, MK meminta pembentukan UU Ketenagakerjaan yang baru selesai dalam dua tahun. Menurut Adies, DPR harus siap berapa pun waktu yang ditetapkan. Namun, DPR tetap perlu untuk melihat konteks dalam membuat UU.

"Nanti kita lihat di kita di legislatif ini di DPR, Senayan, kita kan harus selalu siap ya, mau 2 tahun, 3 tahun, setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga kalau memang harus itu ya kita juga," ujarnya.

"Tapi kita harus lihat konteksnya, konteksnya seperti apa, dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita gol kan, sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru, Pak Prabowo," sambungnya.

Diketahui, MK meminta pembentuk undang-undang segera membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023. MK mengatakan hal itu dapat mengatasi ketidakharmonisan aturan.

"Menurut mahkamah, pembentuk undang-undang segera membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkan atau mengeluarkan dari yang diatur dalam UU 6/2023," ujar Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Supriatin
Editor Supriatin
D
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Wamenkomdigi: 3 dari 5 Anak Palsukan Usia untuk Akses Medsos

{{caption}}
Viral Pemotor Dipukul Saat Berkendara, Polisi Kantongi Identitas Pelaku

{{caption}}
Memburu Garis Finish di Kostrad Run 2026

{{caption}}
Bupati Gowa Polisikan Dua Saksi Pansus Hak Angket

{{caption}}
Empat Hari Penuh Duka bagi Polri

{{caption}}
Di Balik Dugaan Teror Molotov Rumah Advokat

Topik Terkait
{{caption}}
Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru: Dasco Tegaskan Tak Hanya Bergantung DPR

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan percepatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru tidak hanya bergantung pada parlemen, melainkan juga rumusan serikat pekerja dan Apindo. Hal ini menjadi kunci dalam penyelesaian regulasi ketenagakerjaan yan

Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru
{{caption}}
Dasco Minta Serikat Buruh Kirim Masukan untuk UU Ketenagakerjaan

DPR mengajak serikat buruh terlibat dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. UU baru ditargetkan rampung 2026 sesuai putusan MK.

DPR
{{caption}}
DPR kan Bentuk UU Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan

Pembentukan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perbaikan menyeluruh terhadap regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.

Baleg DPR
{{caption}}
DPR dan Pemerintah Kejar Target Selesaikan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru Oktober 2026

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR dan pemerintah bekerja keras merampungkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru demi keadilan semua pihak, ditargetkan rampung Oktober 2026.

pemerintah
{{caption}}
Buruh Desak Percepatan Pembahasan UU Ketenagakerjaan Baru, Menaker Sebut Masih Tahap Jaring Aspirasi

Serikat buruh mendesak DPR dan pemerintah segera membahas Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru sesuai amanat Mahkamah Konstitusi. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan masih fokus pada jaring aspirasi publik yang menjadi bagian penting dalam proses perumusan k

Said Iqbal
{{caption}}
Tahukah Anda? RUU Ketenagakerjaan Jadi Prioritas DPR, Janjikan Ekosistem Kerja Lebih Adil

DPR prioritaskan pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif. Apa saja poin krusial yang akan dibahas demi pekerja dan kepastian usaha?

RUU Ketenagakerjaan
{{caption}}
Menteri Ketenagakerjaan Segera Bentuk Regulasi soal Upah Sesuai Keputusan MK, Perusahaan Harus Patuh

Ia menilai putusan MK tersebut sudah berfisat final dan mengingat.

Upah Buruh
{{caption}}
Bertemu Partai Buruh, Dasco Jamin PP Pengupahan Tak Berlaku Digantikan UU Ketenagakerjaan Baru Sesuai Perintah MK

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjamin PP Pengupahan sudah tak lagi berlaku setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Revisi UU Ketenagakerjaan
{{caption}}
12 Poin Penting Putusan MK yang Ubah UU Cipta Kerja, Kabar Baik untuk Buruh

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi, mendengar putusan MK dikabulkan tentunya mendapat dukungan dari kaum buruh.

uu cipta kerja
{{caption}}
FOTO: DPR Bahas Mitigasi Ekonomi Bersama Pemerintah

Pimpinan DPR RI menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah menjaga pertumbuhan ekonomi.

berita foto
{{caption}}
DPR Usul Ada Regulasi Nasional Melarang Perdagangan Daging Anjing-Kucing

Charles menyebutkan, temuan kasus rabies di Turki maksimal dua selama setahun. Ia membandingkan data di Indonesia yakni 122 orang.

berita update
{{caption}}
Mulai 1 Juli 2026, Gojek dan Grab Terapkan Komisi 8 Persen ke Ojol

Gojek dan Grab resmi memangkas potongan komisi layanan ojek online roda dua menjadi 8 persen. Kebijakan berlaku mulai 1 Juli 2026.

berita update
{{caption}}
Anggota DPR Desak Polisi Segera Tangkap Pelaku Penyekapan di Bandung

Anggota Komisi III DPR RI mendesak kepolisian untuk segera menangkap TH, pelaku dugaan penyekapan dan penyiksaan di Bandung, demi keadilan korban dan efek jera.

abdullah dpr
{{caption}}
FOTO: Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi di DPR Soroti Kebijakan Pemerintah

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

berita foto
{{caption}}
Menkeu Purbaya Ajukan Anggaran Rp49,8 Triliun untuk 2027

Kemenkeu mengusulkan pagu indikatif Rp49,8 triliun untuk 2027. Anggaran diarahkan mendukung program prioritas nasional dan layanan publik.

anggaran kemenkeu