DPR Perjuangkan Pengangkatan Guru Madrasah Swasta Jadi PPPK

Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan di NTB, menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam memajukan pendidikan di Nusa Tenggara Barat.

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Kepala Kemenag NTB Zamroni Aziz berkomitmen penuh mengawal aspirasi guru madrasah swasta untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), memberikan harapan baru bagi ribuan pendidik.

Ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR Jakarta untuk menyuarakan tuntutan kesetaraan kebijakan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Ribuan guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Anggota DPR RI Dapil Madura, Ansari, berkomitmen mengawal aspirasi Persatuan Guru Inpassing Nasional (PGIN) terkait penyesuaian gaji dan tunjangan profesi guru swasta yang tertunda. Akankah keadilan segera terwujud?

DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.

Pemkot Bima serius memperjuangkan Aspirasi Guru Swasta PPPK yang telah lama mengabdi ke pemerintah pusat, membuka harapan baru bagi kesetaraan kesejahteraan. Akankah berhasil?

Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana berpesan agar jamaah haji yang baru kembali dari Tanah Suci dapat menjadi teladan dan obor kebaikan di tengah masyarakat, menjaga nilai spiritual haji dalam kehidupan sehari-hari.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan menekankan pentingnya menjaga predikat haji mabrur sepanjang hayat, bukan hanya saat ibadah di Tanah Suci.

Jamaah Haji Kloter 15 Malut telah tiba di tanah air melalui Debarkasi Makassar, mengakhiri rangkaian ibadah haji. Kepulangan ini diwarnai rasa syukur dan duka atas wafatnya dua jamaah.

Kementerian Agama (Kemenag) membuka Seleksi Pejabat Eselon II untuk enam jabatan penting, termasuk Kepala Kanwil Provinsi dan Kepala Biro PTKN. Pendaftaran dilakukan secara daring hingga 26 Juni 2026.

KPK mendalami dugaan aliran dana korupsi haji senilai 406 ribu dolar AS dari Asrul Azis Taba yang disebut bagian dari 1 juta dolar AS disiapkan untuk Pansus DPR.

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi memulai pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua dari Makkah menuju Madinah, menandai fase penting ibadah haji setelah rangkaian ibadah di Tanah Suci.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Sumatera Selatan memperluas cakupan jaminan sosial bagi guru dan tenaga kependidikan (tendik) di 17 kabupaten/kota pada tahun 2026. Langkah ini menegaskan komitmen Kemenag Sumsel dalam memastikan perlindungan jam

Universitas Darunnajah gelar konferensi internasional bahas peran wakaf produktif untuk kemandirian pendidikan, kewirausahaan, dan inovasi sains. Ini menarik perhatian pada potensi besar wakaf.

Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Selatan menyusun Standarisasi Praktik Keagamaan Madrasah guna memperkuat budaya religius dan identitas peserta didik di seluruh jenjang madrasah.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur fokus pada **penguatan karakter santri** dan literasi digital. Inisiatif ini membekali santri agar bijak memanfaatkan teknologi tanpa kehilangan nilai moral di era digital.

Ketua DPRD Kota Tangerang menyoroti peran strategis Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam membentuk generasi muda berakhlakul karimah melalui pendidikan karakter dan tahfidz Al-Quran, menciptakan lulusan berkualitas tinggi.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan bahwa ribuan pesantren tidak boleh distigmatisasi akibat perbuatan menyimpang segelintir oknum pelaku kekerasan seksual, seraya mendukung penuh penegakan hukum dan penguatan sistem perlindungan santri.