Sejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). (merdeka.com/ Rendi Saputra)
ADVERTISEMENT
Ribuan guru honorer madrasah swasta turun ke jalan dan menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). Massa aksi membawa spanduk tuntutan dan berorasi di sekitar area Monumen Nasional (Monas) untuk menyuarakan aspirasi mereka kepada pemerintah.
Para guru mendesak Presiden Prabowo Subianto agar memberikan perhatian dan prioritas dalam pengangkatan guru madrasah swasta enjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mereka juga menuntut pengakuan masa kerja melalui program inpassing, pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) yang tertunda, serta penerbitan Surat Keputusan (SK) inpassing secara rutin setiap tahun.
Sejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). merdeka.com/ Rendi SaputraSejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). merdeka.com/ Rendi SaputraSejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). merdeka.com/ Rendi SaputraSejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). merdeka.com/ Rendi SaputraSejumlah guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi dengan membawa spanduk tuntutan dan berorasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025). merdeka.com/ Rendi Saputra
Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini menunjukkan dukungan nyata DPR terhadap kesejahteraan guru madrasah.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.
Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.
DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) menerima pengaduan terkait kesejahteraan guru di Gedung Parlemen, Senayan