Ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) (Kapanlagi.com/ Budy Santoso)
ADVERTISEMENT
Ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026), untuk menyampaikan aspirasi terkait kesetaraan kebijakan dan peningkatan kesejahteraan pendidik madrasah.
Massa yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia membawa empat tuntutan utama, yakni penghapusan diskriminasi kebijakan antara guru madrasah negeri dan swasta, penyetaraan kesempatan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan mekanisme penempatan yang lebih fleksibel, pembenahan sistem pembayaran tunjangan agar dilakukan rutin setiap bulan, serta desakan penerbitan Instruksi Presiden khusus sebagai payung hukum penyelenggaraan dan peningkatan kesejahteraan pendidikan madrasah swasta.
Para pengunjuk rasa berharap aksi tersebut mendorong DPR RI untuk segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan melalui pembahasan bersama kementerian terkait, sehingga persoalan status dan kesejahteraan guru madrasah swasta dapat memperoleh kepastian kebijakan.
Ratusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy SantosoRatusan guru madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Rabu (11/02/2026) Kapanlagi.com/ Budy Santoso
Komisi VIII DPR RI mengusulkan pemberian Insentif Guru Madrasah swasta sebanyak 638 ribu orang yang terganjal menjadi ASN, demi meningkatkan kesejahteraan mereka.
Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, berkomitmen penuh memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta agar diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini menunjukkan dukungan nyata DPR terhadap kesejahteraan guru madrasah.
DPRD Gorontalo Utara mendesak pemerintah daerah dan Kemenag memperjuangkan status 60 guru madrasah honorer menjadi PPPK, demi kepastian nasib dan peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.
Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru madrasah swasta akibat kebijakan diskriminatif, mendesak DPR RI amandemen UU ASN demi keadilan.
Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar Aksi Unjuk Rasa Sumbar di depan DPRD Sumbar. Bagaimana demonstrasi besar ini bisa berjalan tanpa insiden dan mencapai kesepakatan?
Unjuk rasa kelompok masyarakat sipil di DPRD Karawang berlangsung kondusif meski diwarnai lemparan botol. Simak bagaimana aksi 'Unjuk Rasa Karawang' ini berakhir damai dan tuntutan apa saja yang disampaikan.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menanggapi kericuhan unjuk rasa DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, menjanjikan introspeksi dan menghormati hak berpendapat. Simak detailnya!