Guru Madrasah

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Sebelumnya tunjangan untuk guru madrasah honorer nonsertifikasi hanya sebesar Rp 250 ribu.

Kementerian Agama (Kemenag) terus berkomitmen pada peningkatan kualitas keprofesian guru madrasah di Kabupaten Lembata, NTT, melalui Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) demi mutu pendidikan.

Kemenag Lebak menargetkan semua Guru Madrasah Bersertifikat Pendidik pada 2026 melalui Program PPG. Langkah ini untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pendidikan madrasah.

Data Kemenag menyebutkan 437 ribu guru madrasah belum tersertifikasi.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam peningkatan kualitas guru melalui Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini menargetkan 1.600 peserta di Batch 3 Tahun 2025, menjadi langkah strategis untuk masa depan pendidikan Indonesia.

Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM) menyoroti kesenjangan kesejahteraan guru madrasah swasta akibat kebijakan diskriminatif, mendesak DPR RI amandemen UU ASN demi keadilan.

Sebanyak 160 guru di Prabumulih telah dilatih implementasi Kurikulum Berbasis Cinta oleh Kemenag Sumsel, sebuah pendekatan inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menumbuhkan empati.

Wali murid yang tuntut guru madin akhirnya minta maaf.