Demo Guru Honorer

Ribuan guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Disdik DKI Jakarta menyediakan kuota 1.700 tenaga pengajar lewat jalur KKI.

Di Kabupaten Bogor terdapat 1.198 guru honorer yang lolos dalam seleksi penerimaan P3K pada awal 2019. Meski telah berstatus P3K, mereka masih menerima gaji dengan kisaran antara Rp250.000-500.000 per bulan.

Dengan menggunakan pakaian putih hitam, mereka yang datang dari sejumlah kecamatan menuntut pemerintah mengeluarkan regulasi baru, terkait pengangkatan sebagai pegawai negeri sipil untuk honorer yang usianya di atas 35 tahun.

1.178 orang guru honorer atau guru tidak tetap/pegawai tidak tetap (GTT/PTT) asal Nganjuk mengirim surat ke Presiden Joko Widodo. Mereka mengadukan nasib yang tak kunjung diangkat menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara).

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus meminta kepada pemerintah agar menurunkan passing grade atau ambang batas yang ditetapkan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ratusan guru Pegawai Negeri Sipil SD dan SMP demonstrasi di depan kantor Pelayanan Publik Pemerintahan Kota Pekanbaru, Selasa (5/3). Demonstran sempat memboikot jalan protokol tersebut. Mereka menuntut dana tunjangan profesi dari Pemerintah Kota Pekanbaru, agar tidak dihapuskan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggaet Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) untuk mendapat tambahan tenaga sebagai guru di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T).

Kondisi ini pernah mereka alami pada awal tahun lalu. Mereka harus menunggu berbulan-bulan karena prosesnya yang terkendala. Mereka pun tidak mau kondisi ini terus terjadi setiap tahun.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen GTK Kemendikbud) Supriano mengakui memang saat ini Indonesia masih kekurangan guru.

PPP menilai selama 2018 ada sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pendidikan. Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati menyebutkan salah satu kemajuan itu terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dengan terbitnya UU ASN telah mempersempit ruang dan peluang tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS, karena mensyaratkan batasan usia 35 tahun dan minimal berpendidikan sarjana strata-1 (S1).

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjanjikan kesejahteraan baik kepada guru Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun guru honorer di momen peringatan Hari Guru yang jatuh pada Minggu 25 November 2018. Salah satunya, memberikan kesempatan bagi honorer guru untuk mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon setuju dengan prinsip untuk memperbaiki gaji guru. Namun, kata dia, kenaikan gaji itu harus disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Guru yang diangkat dengan skema P3K bisa dikontrak dalam waktu satu atau tiga tahun. Masa kontrak kerja juga bisa diperpanjang tergantung kesepakatan pemerintah dengan guru terkait.

Sebanyak 570 ribu guru di Indonesia hingga saat ini belum mempunyai sertifikat. Dari jumlah tersebut, 20 ribu di antaranya menjadi sasaran sertifikasi melalui Program Pendidikan Guru (PPG) tahun ini.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Didi Supriyadi, angkat suara mengenai kesejahteraan tenaga guru honorer yang kurang mendapatkan perhatian Pemerintah. Padahal guru honorer ini telah melakukan berbagai cara untuk memperjuangkan haknya.

Anggota Komisi X DPR RI, Effendi Simbolon berharap Presiden Joko Widodo mengangkat 1,2 juta tenaga guru honorer menjadi guru tetap. Hal ini untuk memberikan kepastian nasib para tenaga honorer.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengupayakan mengakomodir dan meningkatkan taraf hidup para pekerja honorer. Misalnya, dengan menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Menurut mantan Panglima TNI ini, pemerintah sudah menyiapkan solusi untuk mengkoordinir para guru honorer, khususnya mengenai gaji mereka. Satu di antaranya yaitu dengan menjadikan para pekerja honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).