Mensos Ungkap Data Bansos Bermasalah, Ada Penerima Punya Tabungan Rp 100 Juta

Uji coba pemutakhiran melalui Perlinsos Digital di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, mengungkap anomali data penerima bansos. Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut sebagian penerima tercatat memiliki tabungan bernilai besar, sementara pemeriksaan akurasi menunjukkan tingkat kesalahan mencapai 77 persen.

Di sisi lain, sebanyak 45 persen bantuan sosial Kementerian Sosial ditengarai tidak tepat sasaran. Temuan uji coba tersebut memperlihatkan masih adanya ketidaksesuaian dalam basis data penerima bantuan pemerintah.

Gus Ipul memaparkan hal itu dalam Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Ia menjelaskan tingkat partisipasi warga cukup tinggi selama uji coba pendataan ulang di Banyuwangi. "Ada 80 persen warga di sana mendaftar. Jadi baik yang sudah dapat bansos atau belum dapat bansos bisa semuanya mendaftar untuk melakukan registrasi ulang," kata Gus Ipul.

Dari warga yang mendaftar, hanya 10 persen melakukan registrasi mandiri. Selebihnya dibantu agen Perlinsos karena sebagian belum memiliki telepon pintar, tidak terbiasa menggunakan layanan digital, atau khawatir bantuan yang selama ini diterima akan dihentikan setelah mengikuti pendataan ulang. Proses pemutakhiran data juga menyingkap sejumlah anomali terkait kelayakan.

"Ada penerima bansos, tabungannya di atas Rp 100 juta. Kita temukan juga di atas Rp 50 juta lebih banyak lagi. Banyak sekali temuan-temuan di lapangan yang ini memerlukan pendalaman," ungkap Gus Ipul.

Ia menegaskan, kepemilikan tabungan besar belum dapat langsung menjadi dasar penentuan kelayakan penerima. Setiap temuan akan ditelusuri lebih lanjut sebelum diputuskan.

Menurutnya, tantangan utama dalam pendataan adalah dinamika kondisi sosial ekonomi yang berubah setiap hari, mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan domisili, hingga perubahan tingkat kesejahteraan.

"Kalau kita terlambat meng-update data, maka kita bisa membantu orang yang sudah meninggal, membantu orang yang sudah naik kelas, dan mengabaikan orang yang turun kelas," kata Gus Ipul.

Konsolidasi Data Selama Dua Tahun

Untuk menutup celah ketidakakuratan, Kementerian Sosial melakukan konsolidasi data selama dua tahun terakhir. Lebih dari empat juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru tercatat masuk sebagai penerima bansos setelah sebelumnya tidak pernah menerima bantuan pemerintah.

Di saat yang sama, data keluarga yang sebelumnya rutin menerima bantuan dikoreksi apabila tidak lagi memenuhi kriteria.

Penyesuaian tersebut mencakup penerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN).

Pemerintah membuka data penerima agar dapat dikoreksi bersama oleh pemerintah daerah dan masyarakat. "Data itu kita buka untuk dikoreksi, untuk disanggah, dan untuk diperbaiki oleh jajaran pemerintah daerah maupun oleh masyarakat luas," ujar Gus Ipul.

Kemensos menyiapkan berbagai saluran pemutakhiran data, antara lain call center, layanan WhatsApp, aplikasi Cek Bansos, serta jalur formal melalui RT/RW, kelurahan, dan dinas sosial setempat.

Data yang telah diperbarui juga akan menjadi pedoman Kemensos dalam menetapkan penerima bantuan iuran JKN pada 2027.