Curhat ke Presiden Jokowi, Guru Honorer Ingin Diangkat Jadi PPPK

Wacana pengangkatan guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menguat, membawa harapan baru bagi ribuan pendidik yang selama ini mengabdi dengan dedikasi tinggi namun minim kesejahteraan.

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya keras mengatasi kekurangan guru di Cianjur yang mencapai 6.444 orang. Bagaimana strategi Pemkab Cianjur memenuhi kebutuhan tenaga pengajar?

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

Ribuan guru honorer madrasah swasta menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2025).

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guru honorer tidak dinonaktifkan dan akan tetap melekat pada mereka.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri.

Pemenuhan tenaga guru di antaranya melalui program rekrutmen 1 juta guru PPPK adalah atensi Presiden Joko Widodo.

Jokowi mengatakan, guru senantiasa mendedikasikan diri kepada anak-anak bangsa.

"1,6 juta guru belum sejahtera mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ini yang akan didorong oleh pemerintah."

Dia menjelaskan, guru honorer yang telah diangkat menjadi guru ASN PPPK sejak 2021 adalah sebanyak 544.000 orang.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah diingatkan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan guru honorer.

Seharusnya sudah tidak ada guru honorer sejak tahun 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Jabar, Purwanto, memastikan bahwa sebagian besar pembayaran sudah dilakukan, khususnya untuk tenaga pengajar.

Akademisi UMI dan Unhas menyoroti pentingnya arah kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM, menegaskan bahwa kemajuan bangsa sangat bergantung pada sistem pendidikan yang kuat.

Nasib para tenaga pendidik di sebuah SMK di Ende berikut ini pun menuai rasa keprihatinan.

Gaji yang tak seberapa itu sebagian ditabung untuk membantu murid-muridnya yang kesusahan

guru agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur, terpaksa menelan nasib pahit

Puluhan guru honorer menyampaikan keluh kesahnya kepada Komisi X DPR karena tak kunjung diangkat menjadi PPPK.

Kementerian PAN-RB diminta segera melakukan audit menyeluruh terkait data tenaga honorer atau non ASN dengan melibatkan BKN.