Rekrutmen Satu Juta Guru PPPK Ditarget Tuntas Akhir 2024, Apa Bisa?

Pemerintah Provinsi Papua Tengah serius tingkatkan kualitas pendidikan dengan memfasilitasi 1.000 guru mengikuti program PPG Papua Tengah pada 2026, demi pemerataan akses dan kompetensi pendidik.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan pemerintah tengah berupaya menemukan solusi terbaik bagi status guru PPPK paruh waktu, menjanjikan kepastian bagi ribuan pendidik di seluruh Indonesia.

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah signifikan dengan Pengangkatan Guru PPPK Kediri sebanyak 1.585 guru honorer menjadi PPPK paruh waktu. SK akan diserahkan Desember ini. Simak detailnya!

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan program Pendidikan Profesi Guru (PPG Berlanjut) tidak akan berhenti pada 2025, melainkan terus hingga 2027, membuka peluang bagi ribuan guru.

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

Kemendikdasmen menargetkan 12.500 guru raih gelar S1 pada 2025 untuk peningkatan mutu pendidikan. Simak target ambisius ini dan rangkuman berita humaniora populer lainnya sepekan terakhir!

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.

Anas berharap tidak ada kesalahan terkait data, sehingga penyerapan tenaga honorer akan terserap dengan baik.

Pemerintah Beberkan Alasan Buka Loker CPNS dan PPPK Tahun 2024

Anas menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar.

Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Handoyo menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para guru honorer sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari pihak terkait.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Pemerintah melarang kepala daerah merekrut tenaga honorer baru atau moratorium tenaga honorer agar tak lagi nenambah beban APBD.

Mendagri juga memaparkan sejumlah strategi guna menyesuaikan postur belanja pegawai maksimal 30 persen.

Mendagri menjelaskan, salah satu isu yang banyak menjadi perhatian daerah berkaitan dengan ketentuan belanja pegawai.

Krisis fiskal daerah menyempit, ribuan honorer di NTB menghadapi ketidakpastian. Simak bagaimana pemerintah daerah menata harapan honorer melalui skema PPPK paruh waktu yang baru.

BLUD Puskesmas Temanggung sukses gelar Aksi Sosial Cek Kesehatan Gratis di CFD, tawarkan pemeriksaan lengkap. Siapa sangka ada cerita di balik aksi mulia ini?

Pemotongan honor non-ASN di Maros menjadi sorotan. Apa sebenarnya yang menyebabkan honor mereka berkurang drastis? Disdik Maros beri penjelasan terkait aturan Kemendikdasmen.