Pemkot Semarang Pastikan Tak Ada Lagi Guru Honorer Mulai 2026, Semua Diangkat PPPK

Pemerintah Kota Semarang membuat gebrakan signifikan dalam dunia pendidikan. Mereka memastikan bahwa mulai tahun 2026, tidak akan ada lagi guru dengan status honorer di wilayah tersebut. Kebijakan ini diambil sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendidik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Joko Hartono, menyampaikan kabar gembira ini di Semarang pada Selasa, 25 November. Ia menegaskan bahwa seluruh guru honorer akan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pengangkatan ini mencakup status penuh waktu maupun paruh waktu.

Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak didik menerima pengajaran dari guru yang telah terstandardisasi secara nasional. Joko Hartono juga mengungkapkan bahwa sekitar 400 guru PPPK akan dilantik pada akhir Desember mendatang. Mereka dijadwalkan mulai bekerja efektif per 1 Januari 2026.

Transformasi status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan upaya serius Pemkot Semarang dalam menata ulang sistem kepegawaian. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan jaminan kesejahteraan bagi para pendidik. Joko Hartono menegaskan bahwa program ini akan menghilangkan status guru bantu atau outsourcing.

Untuk dapat diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk PPPK, guru diwajibkan telah memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru. Persyaratan ini diberlakukan guna menjamin bahwa anak-anak dididik oleh tenaga pengajar yang kompeten. Standardisasi nasional menjadi tolok ukur utama dalam proses pengangkatan ini.

Dalam waktu dekat, sekitar 400 guru honorer akan dilantik sebagai PPPK. Mereka dijadwalkan akan mulai bertugas secara resmi pada tanggal 1 Januari 2026. "Alhamdulillah kalau nanti 400 orang guru yang akan masuk 1 Januari, (kebutuhan guru, red.) sudah terpenuhi semuanya," kata Joko Hartono. Ini menandai terpenuhinya kebutuhan guru di Kota Semarang.

Selain fokus pada pengangkatan guru honorer menjadi PPPK, Pemkot Semarang juga tengah mempersiapkan pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong. Proses ini penting untuk memastikan roda organisasi pendidikan berjalan optimal. Joko Hartono menjelaskan bahwa calon kepala sekolah telah mengikuti diklat.

Jika lulus diklat, para calon tersebut akan diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengangkatan resmi. "Termasuk kepala sekolah. (Kekosongan jabatan, red.) sesaat lagi juga akan kami isi dan kemarin sekitar tiga minggu lalu sudah kami diklat. Kalau Lulus Diklat, kami usulkan ke BKN untuk diangkat menjadi kepala sekolah," ujarnya.

Berkaitan dengan peringatan Hari Guru Nasional, Dinas Pendidikan Kota Semarang menyampaikan apresiasi mendalam. Dedikasi para guru dalam mendidik generasi penerus bangsa sangatlah luar biasa. Tercatat, anggota PGRI di Semarang mencapai 9.000 orang, menunjukkan besarnya komunitas pendidik.

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, juga turut mengapresiasi peran vital para guru. Ia mendorong para pendidik untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. "Supaya pola pengajarannya itu tidak konvensional. Sehingga jarak antara guru dan murid itu bisa didekatkan lagi," kata Wali Kota. Ini bertujuan agar materi pelajaran dapat dipahami dengan baik oleh anak-anak zaman sekarang.

Sumber: AntaraNews