Satu Juta Guru Honorer Bakal Jadi PPPK Pada 2024

Komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru non-ASN semakin nyata dengan alokasi anggaran triliunan rupiah dan berbagai kebijakan strategis yang bertujuan menjamin kepastian status serta perlindungan bagi para pendidik.

Pemerintah Kabupaten Cianjur berupaya keras mengatasi kekurangan guru di Cianjur yang mencapai 6.444 orang. Bagaimana strategi Pemkab Cianjur memenuhi kebutuhan tenaga pengajar?

Kabar baik bagi dunia pendidikan! Pemkot Semarang memastikan tidak akan ada lagi Guru Honorer mulai tahun 2026, karena semua akan diangkat menjadi PPPK penuh atau paruh waktu.

Pemerintah Kabupaten Kediri mengambil langkah signifikan dengan Pengangkatan Guru PPPK Kediri sebanyak 1.585 guru honorer menjadi PPPK paruh waktu. SK akan diserahkan Desember ini. Simak detailnya!

Melalui rekrutmen PPPK guru honorer yang sebelumnya hanya mendapatkan gaji sekitar Rp200.000 per bulan bisa menikmati gaji dan tunjangan setara guru PNS.

KemenpanRB serius garap Pengembangan Kompetensi Guru Sekolah Rakyat melalui roadmap terintegrasi. Penasaran bagaimana strategi ini akan mencetak guru berkualitas dan putuskan mata rantai kemiskinan?

Prabowo mengungkapkan, bantuan pendidikan kepada guru ini akan diberikan secara bertahap.

Tercatat, masih ada tenaga kerja honorer, di antaranya 700.000 guru honorer.

Dengan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang terus berjalan, katanya, juga dapat menentukan keberhasilan program perekrutan ASN PPPK guru.

Hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memastikan bahwa tidak akan ada lagi guru honorer di sekolah-sekolah negeri.

Anas menyebut arah kebijakan pemenuhan ASN tahun 2024 juga masih diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan ASN pada pelayanan dasar.

Pemerintah akan memberikan insentif khusus bagi para pengajar yang bertugas di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T).

Handoyo menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi oleh para guru honorer sangat memprihatinkan dan perlu perhatian lebih dari pihak terkait.

Pemerintah daerah menyatakan akan berupaya menjaga keberlangsungan para guru honorer.

Larangan pengangkatan guru honorer di sekolah negeri sudah ada sejak lama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025

Saat ini Kemendikdasmen telah melakukan sosialisasi dan klarifikasi melalui berbagai media.

Bantuan ini menjadi wujud kepedulian terhadap sosok pendidik yang tidak hanya mengajar dengan ilmu, tetapi juga dengan hati.

Masih banyak sekolah masih bergantung pada guru honorer untuk menutup kekurangan tenaga pengajar akibat banyak guru yang pensiun.

Guru yang belum menyelesaikan pendidikan D4 atau S1 akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp3 juta per semester.

Nasib para tenaga pendidik di sebuah SMK di Ende berikut ini pun menuai rasa keprihatinan.