VIDEO: KPU Blak-blakan Dampak Pembatalan Revisi UU Pilkada dan Nasib Putusan MK

Perubahan PKPU ini perlu dilakukan sebagai penyesuaian terhadap ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan kepala daerah.

Huda mengatakan, perubahan konstelasi peta Pilkada 2024 ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang akan diumumkan saat penutupan Muktamar besok.

KPU memastikan bakal mematuhi Putusan MK terkait Pilkada serentak 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, dua putusan MK itu akan disesuaikan pihaknya di Peraturan KPU (PKPU).

Politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka mengingatkan putusan MK bersifat final serta memperoleh kekuatan hukum.

KPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.

KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.

Konsultasi ke DPR RI semata-mata tertib prosedur yang dilakukan KPU RI.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak dapat dianulir badan legislatif maupun eksekutif.

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

MK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.

Komisi II DPR RI menyinggung KPU-Bawaslu RI sering membuat rapat koordinasi nasional ke luar negeri.

"Memang tahapan yang beririsan bahkan bersamaan secara teknis lumayan membuat KPU harus bekerja ekstra," ujarnya.

Sehingga, Pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 (lima) kotak” tidak lagi berlaku.

KPPS adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara yang berperan penting dalam Pemilu.

Afif menyebut, masa kampanye Pemilu 2024 hanya berlangsung selama 75 hari, jauh lebih pendek dari Pemilu 2019 yang mencapai 263 hari.

Jika memang ada perubahan makan aturan-aturan terkait pemilu dapat dibahas lebih awal

Neng Eem kembali menegaskan kedudukan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi di negara ini.

Patrialis Akbar menegaskan menjadi hakim konstitusi sangatlah tidak mudah

Martin meminta masukan jika DPR tidak bisa menjalankan putusan MK karena putusan tersebut melanggar konstitus

Saat terjadi polemik, dia menilai DPR selaku pembuat UU bisa memilih mana putusan MK yang sesuai konstitusi

Guru Besar UI Valina Singka Subekti menegaskan, bahwa putusan MK nomor 135 tidaklah sesuai dengan konstitusi

Taufik Basari menilai putusan MK menimbulkan dilema jika dijalankan akan menabrak konstitus