PKB Akui Keputusan MK akan Ubah Peta Pengusungan di Pilkada 2024

Perihal syarat usia calon kepala daerah, jika mengacu pada putusan MK, sebab ada calon yang terkena imbas pada regulasi itu.

KPU menegaskan PKPU mengikuti keputusan MK yakni syarat usia pencalonan kepala daerah dilakukan setelah ditetapkan.

KPU memastikan bakal mematuhi Putusan MK terkait Pilkada serentak 2024.

Ketua KPU RI Mochammad Afifudin mengatakan, dua putusan MK itu akan disesuaikan pihaknya di Peraturan KPU (PKPU).

KPU menjamin bakal tetap berpedoman kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia calon kepala daerah dan ambang batas Pilkada.

KPU memastikan bakal mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan di Pilkada 2024 usai DPR batal mengesahkan RUU Pilkada.

Dasco menjelaskan yang memiliki kewenangan untuk mengatur PKPU adalah KPU.

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon

PKPU tersebut ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari pada Senin, 1 Juli 2024.

KPU terlebih dulu harus berkonsultasi dengan Komisi II DPR

Secara konstitusi, MA berwenang mengubah norma dalam peraturan termasuk PKPU terkait Pencalonan Kepala Daerah dan putusan MA wajib dilaksanakan.

Revisi tersebut baru dapat terlaksana setelah DPR selesai masa reses.

Karya Baleganjur Reng Roh dari Sekaa Gong Kencana Wiguna sukses memukau penonton Pesta Kesenian Bali, menampilkan inovasi dan pelestarian budaya.

Cak Imin juga menyebut marak sekali pemimpin yang mengedepankan pencitraan kepada publik. Namun, semua pemimpin itu akhirnya gagal. Semua pencitraannya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan hadiri Konferensi Partai Politik Asia di Korea Selatan. Langkah ini perkuat Diplomasi Asia dan jalin kerja sama internasional yang konstruktif.

PKB mendukung putusan MK yang mewajibkan 30 persen caleg perempuan dan menyebut partainya selama ini telah memenuhi kuota tersebut.

Peringatan Hari Raya Waisak menjadi momentum penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kembali menginternalisasikan nilai kemanusiaan Gus Dur, menyerukan kebijaksanaan dan kasih sayang di tengah tantangan global.

Dalam pertemuan tersebut para kader dan pengurus struktural diminta untuk mengembalikan ruh perjuangan partai seperti kontestasi Pemilu 1999.

Putusan MK No. 71/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN bergantung pada Keputusan Presiden, memperkuat komitmen keberlanjutan IKN di bawah Presiden Prabowo.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak pemerintah dan legislatif segera menyiapkan Regulasi Pemilu 2029 secara matang, menyusul putusan MK yang memisahkan jadwal pemilu nasional dan daerah.

Mahkamah Konstitusi meminta pemohon Nico Indra Sakti merapikan gugatan uji materiil UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 karena dinilai kurang jelas dan sulit dipahami, terutama terkait tafsir perikatan dan perjanjian.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil syarat pimpinan KPK. Putusan ini mengubah makna "melepas" menjadi "nonaktif dari" jabatan struktural dan profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak permohonan uji Undang-Undang Polri terkait masa jabatan Kapolri, menyatakan permohonan tidak jelas dan kabur.

Setelah 15 tahun mengabdi, Anwar Usman Purnabakti MK dengan perasaan lega. Mantan Ketua MK ini merasa nama baiknya telah dipulihkan oleh putusan PTUN, mengakhiri polemik yang sempat menyeruak.