VIDEO: Deddy PDIP "MK Dulu Dibajak Mahkamah Keluarga, Sekarang Kembali pada Kewarasan!"

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon.

KPU akan melakukan konsultasi dengan DPR terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

Fraksi PDIP akan terus memperjuangan agar keputusan MK dapat diakomodir.

Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK tersebut karena pelaksanaan Pilkada akan segera dimulai akhir Agustus.

MK mengeluarkan putusan mengubah syarat pencalonan dalam UU Pilkada.

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi tak menjawab saat disinggung apakah pembahasan revisi UU Pilkada bertujuan menganulir putusan MK terbaru.

Pakar hukum menilai putusan MK ini baik bagi demokrasi dan bisa mencegah monopoli pencalonan kepala daerah.

Deddy menilai, sebelum adanya putusan MK ini ada upaya-upaya serius dengan mengumpulkan kotak kosong sebanyak-banyaknya jelang pilkada serentak.

Said berharap KPU segera menindaklanjuti putusan MK ini untuk pelaksanaan pilkada.

Putusan ini menjadi polemik karena dibacakan beberapa hari jelang pendaftaran calon kepala daereah 27 Agustus 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum lebar saat mendengar keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas atau threshold

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri instruksikan kader PDIP turun ke rakyat, menekankan pentingnya memahami denyut kehidupan masyarakat di tengah tantangan global dan domestik untuk membangun partai yang kuat secara ideologis.

Gerindra unggul dengan angka 26,1%, diikuti PDIP 15,4%, dan Golkar 9%.

Said menyebut perpaduan kekuatan 'ijo-abang' sebagai akar sosial-politik yang selama ini menjadi fondasi kuat masyarakat Jatim hingga ke tingkat kampung.

NU dan PDI Perjuangan memiliki titik temu ideologis yang kuat, terutama pada nilai Islam wasathiyah yang moderat, adil, seimbang, dan toleran.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bertindak lebih tegas terhadap Israel, menyusul insiden yang menewaskan dan melukai prajurit TNI di Lebanon. Insiden ini harus menjadi momentum bagi PBB untuk mem

PDIP menyampaikan duka atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon dan mendorong negara memberikan penghargaan, jaminan, serta pendidikan bagi keluarga korban.

Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan kesiapan DPR berkantor di IKN, namun dengan syarat krusial: mitra eksekutif juga harus pindah. Simak detailnya.

Deddy juga mendesak agar infrastruktur di perbatasan juga lebih diperhatikan.

Deddy Sitorus mempertanyakan tanggung jawab negara, terkait masalah lahan milik masyarakat.

Deddy meminta ada kejelasan pemerintah, terkait pembagian wilayah lahan antara negara dengan masyarakat.

Ada 60 keluarga yang menjadi pemilik mayoritas bidang tanah di Indonesia.

Deddy memberikan klarifikasi lewat media sosial bahwa video yang beredar merupakan potongan dan tidak mewakili keseluruhan pernyataannya.