Pakai Rompi Oranye, Begini Tampang Bupati Rejang Lebong Usai Jadi Tersangka KPK, Barang Bukti Duit Rp756,8 Juta

Tempat yang menjadi sasaran penggeledahan mencakup kantor dan kediaman bupati, rumah serta kantor Kepala Dinas PUPR, Dinas Pendidikan.

KPK turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di titik-titik tersebut.

Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan sejumlah lokasi di Rejang Lebong setelah operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muhammad Fikri Thobari. Penggeledahan KPK Rejang Lebong ini menemukan bukti berupa uang dan berkas penting.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

Mobil itu terus diikuti hingga akhirnya tim mengamankan HEP ini bersama pihak-pihak lainnya saat berbuka puasa di salah satu restoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan dugaan suap proyek di Rejang Lebong Bengkulu.

Penindakan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti KPK.

KPK sebelumnya menetapkan Fikri Thobari sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan intensif Bupati Rejang Lebong itu di gedung Merah Putih Jakarta.

KPK resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dan empat lainnya sebagai tersangka kasus korupsi. Penangkapan terjadi setelah OTT dugaan suap proyek Pemkab Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Penangkapan ini menjadi yang kedua selama Ramadan 1447 H dan kedelapan di tahun 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Wakil Bupati Hendri Praja resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Rejang Lebong oleh Mendagri setelah bupati nonaktif tersandung kasus hukum, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Rejang Lebong setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah

Viva menyebut DPP PAN memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai.

KPK tangkap Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong dalam OTT terkait suap proyek. Sebanyak 9 orang kini dibawa ke Jakarta.

Fuad akan diperiksa penyidik terkait kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami peran Anwar Sadad, anggota DPR RI, dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim, membuat publik penasaran sejauh mana keterlibatannya.

Dari sembilan kotak yang ditemukan penyidik, hanya lima yang berisi jam tangan, sementara empat lainnya kosong dan masih menjadi tanda tanya.

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, usai diperiksa penyidik, dari 9 kotak jam mewah tersebut, hanya 5 kotak saja yang ada isinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi di Pengadilan Negeri Depok, dengan memeriksa sejumlah mantan pejabat dan pegawai pengadilan terkait permohonan eksekusi riil PT Karabha Digdaya, anak usaha Kementerian Keuangan.

Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung Tahun Anggaran 2026 masih jauh di bawah target, Plt Bupati Ahmad Baharudin menyebut penyesuaian program pasca-OTT KPK sebagai penyebab utama.