PAN Cabut Jabatan Struktural Partai Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari usai Terjaring OTT KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyatakan penghormatan terhadap proses hukum terkait kadernya, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring OTT KPK. Apa implikasinya bagi partai dan pejabat daerah?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menyita uang tunai Rp756,8 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong Fikri Thobari, mengungkap dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Rejang Lebong yang menarik perhatian publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari sebagai tersangka korupsi proyek, diduga mematok imbalan hingga 15 persen dari nilai proyek di Dinas PUPRPKP, memicu pertanyaan besar tentang integritas pejabat daer

Penindakan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Rejang Lebong setelah menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita ratusan juta rupiah dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT), kali ini menjaring Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari. Penangkapan ini menjadi yang kedua selama Ramadan 1447 H dan kedelapan di tahun 2026.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.

Golkar prihatin dan menyesalkan penangkapan terhadap kadernya tersebut.

Dua kepala daerah terjerat OTT KPK, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya integritas serta perbaikan sistem pencegahan korupsi di pemerintahan.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo merespons OTT KPK terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan menegaskan partai menghormati proses hukum.

KPK turut menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari penggeledahan di titik-titik tersebut.

Wakil Bupati Hendri Praja resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Rejang Lebong oleh Mendagri setelah bupati nonaktif tersandung kasus hukum, memastikan pelayanan publik tetap optimal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari meminta imbalan proyek sekitar 10-15 persen untuk membagikan uang tunjangan hari raya (THR) kepada warganya, memicu penyelidikan serius atas dugaan Bupati Rejang Lebong

Mobil itu terus diikuti hingga akhirnya tim mengamankan HEP ini bersama pihak-pihak lainnya saat berbuka puasa di salah satu restoran.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap barang bukti uang tunai hasil operasi tangkap tangan dugaan suap proyek di Rejang Lebong Bengkulu.

Tim KPK turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya berupa dokumen, barang bukti elektronik (BBE), hingga uang tunai senilai Rp756,8 juta.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.