Golkar Respons Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Ditangkap KPK, Siap Beri Bantuan Hukum

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memulangkan empat pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan yang diperiksa terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Fadia Arafiq. Bagaimana nasib roda pemerintahan daerah setelah insiden ini?

Penunjukan Plt merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jawa Tengah tanpa perlu menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.

Kedatangan putri dari penyanyi dangdut senior, Ahmad Rafiq itu, dikatakan Jokowi, untuk keperluan lain.

Atas nama KPK, Budi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh warga Pekalongan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap perusahaan milik Bupati Pekalongan Fadia Arafiq memenangkan tender di 21 SKPD sepanjang 2025. Terungkapnya dugaan Korupsi Fadia Arafiq ini berujung pada penetapannya sebagai tersangka.

KPK membongkar praktik Korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, yang diduga mengarahkan SKPD untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender proyek. Simak detailnya!

Pertemuan itu tak hanya berdua, melainkan ada sejumlah pejabat di antaranya Bupati Tegal dan Wakil Bupati Purbalingga.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Fadia Arafiq usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan

Fadia jadi tersangka tunggal kasus korupsi pengadaan jasa outsorching dan pengadaan lainnya di internal Pemkab Pekalongan.

Menutup wajahnya dengan kerudung, ia memilih bungkam di tengah sorotan kamera sebelum petugas menggiringnya cepat menuju mobil tahanan yang telah menunggu.

Fadia ditangkap KPK terkait proyek pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Fadia sudah menjadi ketua DPC Golkar Kabupaten Pekalongan untuk periode ketiga.

Majelis Etik Ombudsman RI (ORI) menegaskan bahwa Standar Etika Ombudsman RI harus setara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) demi menjaga kepercayaan publik dan kualitas pelayanan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan pemeriksaan yang bersangkutan guna melengkapi keterangan yang masih kurang.

KPK mencatat telah menangani 1.880 perkara korupsi sejak berdiri pada 2004. Mayoritas pelaku merupakan laki-laki.

Dari penggeledahan pada dua kantor tersebut, tim penyidik mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, surat, serta barang bukti elektronik.

KPK menjelaskan alasan tuntutan 5 tahun penjara terhadap Noel Ebenezer dalam kasus dugaan korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

KPK menjelaskan alasan penggunaan pasal suap dalam tuntutan terhadap Noel Ebenezer dalam perkara korupsi sertifikasi K3 di Kemnaker.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Ketua DPD PAN Rejang Lebong berinisial BD menyetorkan uang kepada Bupati Rejang Lebong saat itu, Fikri Thobari, terkait kasus suap proyek.

Wamendagri Akhmad Wiyagus menyebut 11 OTT KPK terhadap kepala daerah sepanjang 2025-2026 menjadi alarm keras bagi pemerintah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.