Bupati Pekalongan

Penunjukan Plt merupakan kewenangan langsung dari Gubernur Jawa Tengah tanpa perlu menunggu surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri.

KPK terus mendalami kasus korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan. Terungkap, staf Fadia selalu mendokumentasikan pengambilan uang di grup WhatsApp, menjadi bukti kuat praktik rasuah yang menjeratnya.

KPK membongkar praktik Korupsi Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, yang diduga mengarahkan SKPD untuk memenangkan perusahaan keluarganya dalam tender proyek. Simak detailnya!

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar dugaan korupsi outsourcing yang melibatkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, di mana perusahaan keluarganya, PT Raja Nusantara Berdaya, disinyalir menerima Rp46 miliar dari proyek Pemkab Pekalongan.

KPK menduga Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sengaja mengganti direksi PT Raja Nusantara Berdaya (RNB) sebagai kedok untuk menutupi kepemilikan sebenarnya dalam kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, yang melibatkan PT Raja Nusantara Berdaya (RNB) dan tim suksesnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Fadia Arafiq usai terjaring operasi tangkap tangan terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pekalongan

Fadia menjelaskan, kepentingannya bertemu dengan Ahmad Luthfi bertujuan meminta izin untuk tidak ikut hadir di acara Rapat Koordinasi MBG.

Menutup wajahnya dengan kerudung, ia memilih bungkam di tengah sorotan kamera sebelum petugas menggiringnya cepat menuju mobil tahanan yang telah menunggu.

Fadia ditangkap KPK terkait proyek pengadaan outsourcing atau tenaga ahli daya di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.