Mendagri Tito Karnavian Tegaskan Tanggung Jawab Kepala Daerah Pasca OTT KPK

Mendagri mendorong asosiasi kepala daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif dengan mempublikasikan prestasi dan inovasi daerah secara berkelanjutan.

Kemendagri terus mengingatkan kepala daerah agar tidak melanggar hukum, termasuk melakukan tindak pidana korupsi.

Ia menilai rangkaian kasus tersebut menjadi peringatan serius untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.

Menurut Tito, Pemilu langsung tidak menjamin pemimpin yang terpilih pasti bagus.

Langkah ini di antaranya dengan melakukan koordinasi intensif dengan KPK. Selain itu kepala daerah di Jawa Timur juga berkoordinasi aktif dengan KPK.

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto mengatakan sebelum OTT yang dilakukan, pihaknya sudah melalui pencegahan, memantau, dan mendekati sejumlah wilayah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti **modus korupsi kepala daerah** yang terus berulang setelah 10 operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang 2025-2026, menunjukkan rapuhnya integritas individu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencetak 'hattrick' dalam penindakan dugaan tindak pidana korupsi kepala daerah di Jawa Tengah selama tiga bulan pertama tahun 2026, memicu kekhawatiran serius terhadap integritas demokrasi di wilayah tersebut.

Setiap pejabat harusnya menjaga integritas masing-masing. Termasuk membangun tanggung jawab pada setiap individu.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.

Angka korupsi kepala daerah masih tinggi meskipun langkah preventif sudah dilakukan. Evaluasi rekrutmen politik kepala daerah menjadi kunci untuk menekan praktik rasuah ini dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

ICW menilai praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah masih sangat kuat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak semua kasus korupsi kepala daerah disebabkan biaya politik tinggi, melainkan juga kepentingan pribadi dan motif lain turut menjadi pemicu utama.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan pendampingan intensif kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung pasca-OTT KPK, memastikan layanan publik tetap optimal dan roda pemerintahan berjalan normal.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus dalami aliran dana pemerasan yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, termasuk potensi keterlibatan Forkopimda setempat, memicu pertanyaan besar mengenai sumber dan penggunaan dana ters

Kasus Korupsi Bermeterai yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo mengungkap modus baru pemerasan pejabat lewat surat pernyataan tanpa tanggal, menunjukkan evolusi praktik korupsi yang mengkhawatirkan dan merusak tata kelola pemerintahan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga anggota DPRD Tulungagung mengetahui praktik pemerasan yang dilakukan kakaknya, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, dalam kasus yang terungkap melalui OTT KPK Tulungagung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta mengejutkan bahwa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tulungagung terpaksa meminjam uang demi memenuhi permintaan Bupati Gatut Sunu Wibowo, memicu kekhawatiran modus korupsi dan kerugian masyara

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, memperkuat Solidaritas Perantau Sumbagsel melalui Halalbihalal, bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan urgensi Peningkatan Pelayanan Publik Daerah di seluruh Indonesia, mendorong reformasi menyeluruh demi efektivitas kebijakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Satgas PRR mempercepat rehabilitasi sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Langkah ini krusial untuk menjamin pasokan beras, pemulihan petani, dan menjaga ketahanan pangan daerah.

Kehadiran hunian sementara pascabencana di Desa Tunyang, Bener Meriah, Aceh, berhasil mengembalikan senyum para penyintas. Bagaimana program ini mampu mengubah duka menjadi harapan?