Marak Kepala Daerah Kena OTT KPK, Puan: Mungkin Biaya Politik Mahal

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring sejumlah kepala daerah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Di antaranya, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq serta Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.

Ketua DPR Puan Maharani angkat bicara soal itu. Menurutnya, evaluasi penting dilakukan untuk mencari akar persoalan, apakah benar karena biaya politik yang sangat tinggi.

"Soal OTT kepala daerah, kita harus sama-sama evaluasi antara DPR dengan pemerintah terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian mungkin biaya politik terlalu mahal, atau kemudian bagaimana memberikan pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/3).

Selain itu, Puan menilai perlu peningkatan pemahaman akuntabilitas agar para kepala daerah dapat menjalankan pemerintahan secara transparan.

"Juga bagaimana kemudian memberikan kesadaran kepada seluruh kepala daerah bahwa akuntabilitas itu penting. Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas, tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," ujarnya.

"Jadi memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," pungkasnya.