Peningkatan Pelayanan Publik Daerah Mendesak, Menko Abdul Muhaimin Iskandar: Perlu Reformasi Cepat

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kompetisi Kepala Daerah sebagai kunci peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang secara langsung berdampak pada pencapaian nasional dan kemajuan negara.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya menciptakan iklim kompetitif kepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah, yang krusial bagi capaian nasional.

Tito Karnavian menegaskan, sebagai negara dengan jumlah pemerintah daerah yang banyak dan beragam, peningkatan kinerja daerah menjadi tantangan tersendiri.

Menurut Tito, penilaian penghargaan dilakukan secara objektif berbasis data dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta melibatkan tim juri dari pemerintah dan medi

Kemendagri menggelar Apresiasi Daerah Berprestasi 2026 untuk mendorong kompetisi sehat dan inovasi antardaerah.

Mendagri menjelaskan, mekanisme reward and punishment terbukti mampu memotivasi kepala daerah dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan performa terbaiknya

Mendagri menjelaskan, pemberian penghargaan tersebut untuk memotivasi Pemda agar dapat memenuhi harapan rakyat.

Insentif itu diberikan mulai 2026 kepada daerah berprestasi.

Mendagri mendorong agar sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah terus dioptimalkan guna mewujudkan Indonesia Maju.

Kementerian Dalam Negeri meluncurkan Pelatihan Kepemimpinan Kepala Daerah nasional untuk memperkuat kompetensi. Program ini krusial demi layanan publik berkualitas, bahkan belajar praktik terbaik hingga Singapura.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya Kepemimpinan Daerah Bertanggung Jawab bagi 552 pemimpin di Indonesia. Simak bagaimana mereka didorong berinovasi demi kepentingan publik.

Menurut Mendagri, sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memberi legitimasi kuat dari rakyat bagi pemimpin di daerah.

DPRD Jawa Barat mendesak percepatan pemekaran desa di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dinilai strategis untuk optimalkan serapan dana desa dan tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Pemkab Gianyar berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan masuk jajaran tujuh terbaik nasional dalam Evaluasi LPPD 2024, menunjukkan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik prima.

Inisiatif baru! Ombudsman RI dan MBPH Muhammadiyah berkolaborasi membentuk program Sahabat Ombudsman, mengajak mahasiswa berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Meskipun menghadapi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berhasil mencatatkan belanja infrastruktur tertinggi di NTB, menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan daerah.

Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana berhasil meraih Penghargaan National Governance Awards 2026, sebuah pengakuan atas keberhasilan pemerintah kota dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan meningkatkan pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Mimika mengalokasikan anggaran sebesar Rp28 miliar untuk pembangunan kantor baru, demi optimalkan pelayanan publik terintegrasi di wilayah tersebut.

Bupati Bogor Rudy Susmanto menegaskan Jenjang Karier ASN Kabupaten Bogor terbuka luas bagi semua, setelah menindak tegas dugaan kasus jual beli jabatan untuk tata kelola pemerintahan bersih dan bebas KKN.

Pemerintah Kabupaten Tuban melalui BKPSDM melakukan uji kompetensi terhadap 693 PPPK paruh waktu. Evaluasi PPPK Tuban ini bertujuan untuk mengukur kinerja dan kompetensi pegawai sesuai regulasi terbaru.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot Percepatan Pengembangan Sakti Gemas, sebuah aplikasi terpadu untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik demi efisiensi birokrasi dan kemudahan akses masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mendesak Kabupaten Bengkayang menyusun program prioritas yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, di tengah tantangan anggaran daerah.

Indonesia dan Rusia tengah menjajaki kerja sama strategis untuk memperkuat inisiatif transformasi digital pemerintahan, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola yang efektif. Kolaborasi ini membuka peluang besar dalam pertukaran keahlian da

Kementerian PANRB memberikan dukungan penuh terhadap transformasi organisasi Basarnas. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan Basarnas demi peningkatan efektivitas dan kecepatan respons operasi SAR nasional.