KPK Jerat Yaqut Cholil Qoumas dan Gus Alex dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khususnya, Gus Alex, sebagai tersangka dalam kasus korupsi kuota haji yang merugikan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dan Ishfah Abidal Aziz (IAA) alias Gus Alex sebagai tersangka. Keduanya diduga terlibat dalam delik kerugian negara terkait pengelolaan kuota haji. Penetapan ini diumumkan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Jumat, 9 Januari 2026.

Penjeratan ini didasarkan pada Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Meskipun demikian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih terus melakukan perhitungan final untuk menentukan total kerugian negara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa informasi lebih lanjut mengenai nilai kerugian akan disampaikan setelah perhitungan BPK selesai. Penyidik KPK juga masih terus melakukan pemeriksaan serta penyitaan barang bukti yang relevan untuk memperkuat kasus ini.

Perkembangan Penyelidikan KPK dalam Kasus Kuota Haji

Penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji ini sebenarnya telah dimulai oleh KPK sejak 9 Agustus 2025. Proses ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan lembaga antirasuah untuk memberantas praktik korupsi di sektor publik. KPK berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas setiap indikasi penyelewengan.

Pada 11 Agustus 2025, KPK sempat mengumumkan perkiraan awal kerugian negara dalam kasus ini mencapai lebih dari Rp1 triliun. Angka fantastis ini mengindikasikan skala besar dari dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi. Kerugian tersebut berpotensi berdampak signifikan pada keuangan negara.

Seiring dengan penyelidikan, KPK juga telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang selama enam bulan. Mereka adalah Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Aziz, dan Fuad Hasan Masyhur, pemilik biro penyelenggara haji Maktour. Pencegahan ini merupakan langkah standar untuk memastikan kelancaran proses hukum.

Penetapan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 menandai babak baru dalam penanganan kasus ini. KPK menegaskan akan terus bekerja profesional dan transparan. Publik diharapkan dapat memantau perkembangan kasus ini dengan seksama.

Kejanggalan Alokasi Kuota Haji Menurut DPR

Selain KPK, Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI juga sebelumnya telah menyoroti sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024. Temuan Pansus ini menambah daftar panjang permasalahan yang melingkupi pengelolaan haji. Publik menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Poin utama yang menjadi sorotan Pansus DPR adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi. Kuota ini dibagi 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Pembagian ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan anggota dewan.

Pembagian kuota tersebut dinilai tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi tersebut secara jelas mengatur bahwa kuota haji khusus seharusnya hanya delapan persen, sementara 92 persen dialokasikan untuk haji reguler. Pelanggaran ini mengindikasikan adanya penyimpangan.

Kementerian Agama (Kemenag) pada saat itu bertanggung jawab atas pembagian kuota tambahan tersebut. Ketidaksesuaian dengan undang-undang menjadi perhatian serius. Hal ini memicu desakan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan haji di Indonesia.

Sumber: AntaraNews