Eks Menpora Dito Ariotedjo Blak-blakan Diperiksa KPK, Akui Temani Jokowi Bahas Haji hingga IKN saat ke Arab Saudi

Dito mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu putra mahkota Arab Saudi.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo membeberkan hasil pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dito sebelumnya diperiksa KPK sebagai saksi dugaan kasus korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag).

Menurut dia, KPK menggali informasi perihal kunjungannya ke Arab Saudi saat menjadi menteri. Kala itu, Dito mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu putra mahkota Arab Saudi.

"Secara garis besar memang yang dipertanyakan, ditanyakan lebih detail saat kunjungan kerja ke Arab Saudi. Waktu itu saya mendampingi Bapak Presiden Jokowi dan tadi saya sudah menceritakan semuanya detail dan semoga bisa membantu KPK dan juga yang sedang sekarang ini menyelesaikan kasus ini," kata Dito usai diperiksa penyidik KPK di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/1).

Dito Jelaskan Kegiatan di Arab Saudi

Dito mengaku saat itu memiliki agenda kunjungan bilateral ke Arab Saudi. Kebetulan waktu itu olahraga menjadi sektor diinginkan Kerajaan Arab Saudi kerja sama.

"Jadi waktu itu ada tanda tangan MoU juga. MoU-nya tadi saya bawa yang Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kebetulan tidak hanya Kemenpora, ada beberapa kementerian dan lembaga lainnya," jelas Dito.

"Jadi itu pas bilateral dengan waktu itu MBS, Prince, waktu itu masih Putra Mahkota ya kalau enggak salah, tapi sudah Perdana Menteri. Jadi itu dilakukan. Jadi tadi saya menjelaskan dan juga apa saja kegiatan-kegiatan waktu di Arab Saudi," imbuh Dito.

Bahas Haji

Saat di singgung apakah pertemuan dengan pihak Arab Saudi ada membahas soal pembagian tambahan kuota haji, Dito mengaku tidak ada spesifik.

"Pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu, saya ingat sekali, dari Putra Mahkota Perdana Menteri Muhammad bin Salman itu sangat senang dengan pertemuannya Pak Jokowi," ujar Dito.



Tak Cuma Soal Haji, Jokowi Bicarakan IKN

Dito juga menceritakan hal apa yang terjadi saat Presiden Jokowi saat bertemu Prince Mohammed bin Salman (MBS) saat kunjungan ke Arab Saudi. Menurut dia, hal dibicarakan tidak sepesifik soal tambahan kuota haji, melainkan investasi khususnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pertemuan itu tidak ada pembahasan spesifik tentang kuota. Tapi memang pertemuan bilateral waktu itu. Saya cerita dulu, itu kan pas makan siang. Nah, apa saja yang perlu MBS bantu? waktu itu saya ingat ada investasi, ada juga waktu itu kalau tidak salah IKN dan juga salah satunya yang topik utama pasti ke Arab Saudi itu pasti yang ada di benak semua masyarakat kan pasti haji. Itu yang disampaikan Bapak Presiden," kata Dito.

Dito menuturkan, Prince MBS, sangat bersemangat untuk menindaklanjuti semua yang diinginkan Jokowi. Namun terkait haji, tidak ada terkait dengan jumlah kuota.

"Tapi itu secara garis besar Raja yang mood-nya sedang baik dan happy atas diplomasi hebatnya Bapak Jokowi ya semuanya terlaksana dan itu tidak hanya terkait dengan haji. Ada investasi, ada juga IKN jadi banyak," ungkap Dito.



Pemeriksaan Dito

Sebagai informasi, hari ini Dito dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus korupsi kuota tambahan haji 2024. Dia diperiksa untuk tersangka eks menteri agama Yaqut Cholil Qoumas.

Diketahui, kasus korupsi kuota haji bermula dari pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai aturan Undang-Undang. Seharusnya, pembagian kuota haji terbagi atas 92% untuk hajireguler dan 8% untuk haji khusus.

Namun pada penyelenggaraan haji 2024, Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan diskresi pada pembagian kuota haji tambahan sebesar 20.000 yang diberikan pemerintah kerjaan Saudi menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus atau 50%-50%.

Dengan pembagian porsi tak sesuai aturan memunculkan dugaan permainan jual-beli kuota haji khusus dari Kementerian Agama kepada sejumlah biro travel haji-umroh dengan motif bisa berangkat di tahun yang sama tanpa antrean. Syaratnya dengan membayarkan uang 'pelicin' demi mendapatkan kuota tersebut.