LIVE

Kemenkum Babel Perkuat Akses Hukum: Monitor Posbankum Desa Jeruk dan Batu Belubang

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

kemenkum babel
Kantor Wilayah Kemenkum Babel memantau Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, guna memastikan akses bantuan hukum bagi masyarakat pedesaan.
Kantor Wilayah Kemenkum Babel memantau Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, guna memastikan akses bantuan hukum bagi masyarakat pedesaan. (AntaraNews)

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) telah melaksanakan kegiatan monitoring terhadap Pos Bantuan Hukum (Posbankum) dan Paralegal di Desa Jeruk serta Desa Batu Belubang, Kabupaten Bangka Tengah. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa layanan bantuan hukum dapat berjalan secara optimal dan mudah diakses oleh seluruh warga desa yang membutuhkan pendampingan hukum.

Kepala Kanwil Kemenkum Babel, Johan Manurung, menegaskan bahwa keberadaan Posbankum dan peran paralegal di tingkat desa memiliki signifikansi yang sangat penting. Mereka berperan krusial dalam membantu masyarakat memperoleh akses terhadap layanan bantuan hukum yang mereka butuhkan.

Kegiatan monitoring ini, yang berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026, di Kabupaten Bangka Tengah, juga bertujuan untuk memastikan setiap aktivitas bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal tercatat dan terdokumentasi dengan baik. Pelaporan ini wajib dilakukan melalui sistem Posbankum pada website Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Optimalisasi Layanan Posbankum dan Peran Vital Paralegal

Menurut Johan Manurung, kegiatan monitoring ini menjadi jaminan bahwa bantuan hukum di desa berjalan efektif dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Keberadaan Posbankum dan paralegal di tingkat desa sangat penting dalam memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.

Setiap kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh paralegal harus dilaporkan melalui sistem Posbankum pada website BPHN. Hal ini bertujuan agar seluruh kegiatan dapat terpantau dan terdokumentasi secara tertib dan baik oleh pemerintah pusat.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Babel, Rahmat Feri Pontoh, menambahkan bahwa dokumentasi kegiatan bantuan hukum oleh paralegal sangat vital sebagai data pendukung pelaporan. Pihaknya terus mendorong para paralegal untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas pendampingan di desa.

Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas Paralegal Desa

Hasil monitoring menunjukkan bahwa Desa Jeruk memiliki 17 orang paralegal yang aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat. Sementara itu, di Desa Batu Belubang, terdapat sejumlah paralegal yang telah berperan aktif, meskipun sebagian masih memerlukan pelatihan lanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh sertifikat Certified Paralegal Legal Assistant (CPLA).

Para paralegal juga membutuhkan pembinaan berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman mereka mengenai dasar-dasar hukum dan teknik pendampingan. Penguatan kapasitas ini penting mengingat latar belakang pendidikan paralegal yang beragam, sehingga pelayanan bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif.

Tantangan Pelatihan dan Solusi untuk Paralegal

Dalam diskusi selama monitoring, terungkap bahwa pelaksanaan pelatihan paralegal secara daring seringkali terkendala oleh masalah jaringan internet di beberapa wilayah desa. Kendala ini menghambat proses pembelajaran dan diskusi yang optimal.

Oleh karena itu, diharapkan ke depan, pelatihan paralegal dapat dilaksanakan secara tatap muka. Metode ini diyakini dapat mengoptimalkan proses pembelajaran dan diskusi, sehingga peningkatan kompetensi paralegal dapat tercapai secara maksimal.

Sumber: AntaraNews

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Redaksi Merdeka
Editor Redaksi Merdeka
R
Reporter
Menakar Fiskal & Moneter
Menakar Fiskal & Moneter Lihat Selengkapnya
Menilik Sektor Riil dari Dekat
Menilik Sektor Riil dari Dekat Lihat Selengkapnya
Sorot
{{caption}}
Belum Sebulan Operasi, Polisi Amankan 173 Pelaku Begal dan 8 Senjata Api

{{caption}}
Hasil Persija Jakarta vs Semen Padang: Macan Kemayoran Tutup Musim dengan 3 Poin

{{caption}}
Prabowo Targetkan Indonesia Swasembada Daging dalam 4 Tahun

{{caption}}
Momen Prabowo Ikut Jaring Udang di Tambak, Hasil Panennya Bikin Kagum

{{caption}}
Prabowo Prioritaskan Proyek yang Buka Lapangan Kerja

{{caption}}
Pemerintah Perkuat Tata Kelola MBG, 16.046 SPPG Kantongi SLHS

Topik Terkait
{{caption}}
Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Peran Paralegal di Kubu Raya

Kementerian Hukum Kalimantan Barat terus memperkuat peran paralegal di Kubu Raya. Penguatan paralegal ini bertujuan memperluas akses keadilan masyarakat, terutama di tingkat desa, sesuai nomenklatur terbaru.

Kementerian Hukum Kalbar
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Perkuat Pengawasan OBH Demi Optimalisasi Posbankum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meningkatkan Pengawasan OBH Kemenkum Babel untuk memastikan layanan pos bantuan hukum (posbankum) berjalan optimal bagi masyarakat.

Pengawasan OBH Kemenkum Babel
{{caption}}
Kanwil Kemenkumham Sumut Optimalkan Layanan Posbankum Desa/Kelurahan untuk Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Utara menggelar pembinaan intensif guna mengoptimalkan layanan Posbankum desa/kelurahan, memastikan akses keadilan lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kemenkumham Sumut
{{caption}}
Kemenkum Sulawesi Utara Tingkatkan Kompetensi Paralegal, Perkuat Posbankum di Desa

Kanwil Kemenkum Sulawesi Utara serius tingkatkan kompetensi paralegal untuk perkuat Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan, demi akses keadilan masyarakat.

sulawesi utara
{{caption}}
Kanwil Kementerian Hukum Kalbar Perkuat Pos Bantuan Hukum Desa di Mempawah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Barat (Kanwil Kementerian Hukum Kalbar) terus memperkuat fungsi Pos Bantuan Hukum Desa (Posbankumdeskel) di Kabupaten Mempawah, memastikan akses keadilan bagi masyarakat hingga tingkat paling bawah.

mediasi
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Jambi Gelar Pelatihan Paralegal, Perkuat Akses Keadilan di Desa dan Kelurahan

Kanwil Kemenkum Jambi menyelenggarakan pelatihan paralegal gelombang pertama 2026 untuk memperkuat peran Posbankum di desa dan kelurahan, memastikan akses keadilan merata bagi masyarakat.

Pelatihan Paralegal
{{caption}}
Gubernur Kalsel Tegaskan Dukungan Penuh untuk Penguatan Posbakum dan Pelatihan Paralegal

Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Kementerian Hukum dalam memperkuat layanan bantuan hukum melalui pembentukan Posbakum dan pelatihan paralegal, demi akses keadilan yang lebih luas bagi masyarakat.

Akses Keadilan
{{caption}}
Kemenkum Babel Evaluasi Posbankum Bangka: Optimalkan Layanan Bantuan Hukum Masyarakat

Kantor Wilayah Kemenkum Babel melakukan pemantauan dan evaluasi Posbankum di Kabupaten Bangka untuk memastikan optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Kemenkum Babel
{{caption}}
Kemenkum Bengkulu Segera Gelar Pelatihan Paralegal Posbankum, Perkuat Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkum Bengkulu akan segera mengadakan Pelatihan Paralegal Posbankum untuk memastikan layanan hukum merata hingga pelosok desa, memperkuat akses keadilan bagi masyarakat.

Kemenkum Bengkulu
{{caption}}
Kemenkum Sulsel Dorong Posbakum Desa/Kelurahan Perluas Akses Keadilan Masyarakat

Kemenkum Sulsel aktif mendorong peran Posbakum di desa dan kelurahan untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan, demi reformasi hukum yang inklusif.

Kemenkum Sulsel
{{caption}}
Menteri Hukum Tinjau Posbakum di Gorontalo, Pastikan Akses Keadilan Merata

Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas meninjau Posbakum di Gorontalo. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses keadilan yang merata, terutama bagi masyarakat kurang mampu.

Menteri Hukum
{{caption}}
Tahukah Anda? Kanwil Kemenkum Jateng Dorong Pembentukan Posbakum di Desa Grobogan untuk Akses Keadilan Merata

Kanwil Kemenkum Jateng serius mendorong pembentukan Posbakum di tingkat desa dan kelurahan di Grobogan. Upaya ini bertujuan mendekatkan akses keadilan dan edukasi hukum bagi masyarakat.

Kemenkumham Jateng
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tingkatkan Akurasi Data Fidusia, Pastikan Validitas Laporan Notaris

Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Kepulauan Bangka Belitung serius meningkatkan akurasi data fidusia melalui sinkronisasi dengan notaris di Kabupaten Bangka. Langkah ini krusial untuk memastikan kesesuaian data dan mengoptimalkan pelayanan publi

akurasi data
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Hadirkan Layanan Keliling Kekayaan Intelektual, Dekatkan Perlindungan Hukum ke Masyarakat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung meluncurkan layanan keliling kekayaan intelektual, mendekatkan akses pendaftaran dan edukasi hukum kepada masyarakat serta UMKM.

bangka belitung
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Gelar FKK, Dorong Peningkatan Kebijakan Publik Berbasis Data

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kanwil Kemenkum Babel) menyelenggarakan Forum Komunikasi Kebijakan (FKK) untuk mendorong peningkatan kebijakan publik di daerah, menekankan analisis berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

analisis kebijakan
{{caption}}
Kemenkum Babel Kawal Pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan, Jamin Perlindungan Produk Unggulan Daerah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) secara aktif mengawal pendaftaran Indikasi Geografis Kulat Pelawan di Kabupaten Bangka Tengah, memastikan perlindungan hukum dan peningkatan nilai ekonomi produk khas daerah.

bangka tengah
{{caption}}
Kanwil Kemenkum Babel Tindak Tegas Dugaan Pelanggaran OBH, Jamin Bantuan Hukum Gratis

Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelanggaran OBH terkait pungutan biaya. Langkah tegas ini memastikan bantuan hukum gratis bagi masyarakat, menjaga integritas program nasional.

akses keadilan
{{caption}}
Sertifikat IG Teh Tayu Jebus Diserahkan, Dorong Ekonomi Lokal Bangka Barat

Kanwil Kemenkum Babel secara resmi menyerahkan Sertifikat IG Teh Tayu Jebus kepada Pemkab Bangka Barat, menjadi langkah penting untuk perlindungan hukum dan peningkatan daya saing produk unggulan daerah.

bangka barat
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Perkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat Lewat Inovasi Mapparede Hukum di Pulau Karampuang

Kanwil Kemenkum Sulbar meluncurkan inovasi "Mapparede Hukum" untuk memperkuat Pelayanan Hukum Sulawesi Barat, menjangkau masyarakat di pelosok, termasuk Pulau Karampuang, guna meningkatkan kesadaran hukum.

bantuan hukum
{{caption}}
PERADI SAI Dorong Transformasi Profesi Advokat Indonesia: Modern, Adaptif, dan Berdaya Saing Global

PERADI SAI berkomitmen mendorong transformasi profesi advokat Indonesia menjadi lebih modern dan adaptif, menjawab tantangan kompleksitas hukum dan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

advokat indonesia
{{caption}}
AWKI Soroti Pentingnya Perlindungan Ojol Perempuan, Siapkan Bantuan Hukum dan Kolaborasi Strategis

Aliansi Wirausaha Kebangsaan Indonesia (AWKI) menyoroti krusialnya perlindungan bagi pengemudi ojol perempuan yang rentan risiko. Organisasi ini menyiapkan skema bantuan hukum dan kolaborasi strategis untuk mendukung mereka.

awki
{{caption}}
Pemkot Mojokerto Gencarkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Pemerintah Kota Mojokerto terus berupaya mendorong Peningkatan Kesadaran Hukum di tengah masyarakat melalui berbagai program, termasuk sosialisasi Kadarkum dan penyediaan bantuan hukum yang komprehensif.

bantuan hukum
{{caption}}
Kemenkum Sumut Perkuat Layanan Posbankum di Kelurahan Medan untuk Akses Keadilan

Kemenkum Sumut perkuat layanan posbankum tingkat kelurahan di Medan guna memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, memperoleh akses keadilan hukum yang lebih mudah dan adil.

akses keadilan
{{caption}}
Kemenkum Sulbar Pastikan Bantuan Hukum Tepat Sasaran Melalui Verifikasi Ketat

Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat terus mengawasi dan memverifikasi pelaksanaan bantuan hukum tepat sasaran bagi masyarakat, memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel dan transparan.

akuntabilitas