akses hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Bangka Belitung (Kemenkum Babel) aktif melakukan monitoring Posbankum di Desa Jeruk dan Batu Belubang, Bangka Tengah, memastikan layanan bantuan hukum optimal bagi masyarakat desa.

Program Layanan Palu Sakti di Kota Bogor mendapat pujian karena berhasil menyederhanakan birokrasi, memberikan kemudahan akses hukum dan administrasi kependudukan bagi masyarakat secara terpadu.

Kementerian Hukum mengklaim **Posbankum** sukses meredam konflik masyarakat, termasuk sengketa rumah ibadah dan waris, menghadirkan keadilan hingga pelosok desa. Simak selengkapnya!

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Babel gencar lakukan pendampingan pelaporan dan penilaian kinerja JDIHN, memastikan akses hukum yang cepat dan akurat bagi publik.

Kanwil Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemkab Bangka berkolaborasi meningkatkan kinerja JDIHN melalui aplikasi e-Report JDIHN, demi kemudahan akses produk hukum bagi masyarakat.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Timur menjadi langkah nyata mewujudkan keadilan hingga masyarakat bawah.

Kabupaten Banggai Laut berhasil mencapai 100% pembentukan Posbakum Desa di seluruh desa dan kelurahan, memastikan akses layanan hukum gratis dan merata bagi masyarakat.

Masyarakat Maluku Utara kini semakin mudah mencari aturan perundang-undangan. Kemenkum Malut luncurkan akses hukum digital Malut melalui JDIH, benarkah ini solusi efektif di wilayah kepulauan?

Kemenkum Sumut dan Pemkab Deli Serdang bersinergi membentuk Posbankum Deli Serdang untuk pemerataan akses hukum. Temukan bagaimana inisiatif ini menjangkau masyarakat dan menyelesaikan sengketa!

Kemenkum Babel perkuat JDIHN se-Babel melalui pembinaan komprehensif, memastikan dokumen hukum mudah diakses. Bagaimana upaya ini meningkatkan transparansi dan akurasi informasi?

Kabupaten Mahulu berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum Kampung di seluruh desanya, memastikan akses keadilan bagi warga miskin dan rentan. Pencapaian ini diganjar penghargaan Kemenkumham, lho!

Kemenkum Kepri tegaskan Posbakum Keadilan Restoratif wujudkan akses hukum bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketahui bagaimana program ini bekerja dan daerah mana saja yang sudah 100% Posbakum di Kepri!

Kemenkum Sumut gencar mendukung pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai wujud keadilan restoratif, mempermudah akses hukum bagi masyarakat dan menyelesaikan masalah secara musyawarah.

Kota Banjarmasin mencetak sejarah sebagai daerah pertama di Kalimantan Selatan yang berhasil merampungkan 100 persen pembentukan Posbankum. Bagaimana dampaknya bagi akses hukum masyarakat?