BAKOM Perkuat Sinergi Humas Pusat dan Daerah, Jaga Kepercayaan Publik

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) memperkuat sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dengan menempatkan humas pemerintah daerah sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik.

Pemerintah daerah menjadi penghubung utama dalam menyampaikan program prioritas nasional kepada masyarakat. Di sisi lain, humas daerah juga berperan menyerap aspirasi, keluhan, dan kritik warga. Karena itu, Bakom bersama jajaran humas se-Sumatera Utara sepakat memperkuat koordinasi agar komunikasi pemerintah pusat dan daerah berjalan selaras.

"Program prioritas pemerintah sampai kepada masyarakat melalui pemerintah daerah. Humas daerah adalah mata rantai terakhir yang menerjemahkan kebijakan nasional ke bahasa warga, sekaligus yang pertama mendengar apa yang dirasakan warga. Di tangan humas daerah, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dijaga," ujar Plt. Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Bakom Hariqo Wibawa Satria.

Hal tersebut disampaikan Hariqo dalam Workshop Penguatan Komunikasi Kehumasan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yang digelar Bakom di Medan, Jumat (23/10).

Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, komunikasi pemerintah tidak sebatas menyampaikan program dan kebijakan. Komunikasi juga harus menjadi sarana untuk mendengarkan masukan, keluhan, serta kritik masyarakat, kemudian meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait.

"Kritik dari masyarakat adalah bagian dari pelayanan yang harus kita terima dengan terbuka. Pelayanan komunikasi pemerintah tidak mengenal jam kerja, karena kebutuhan masyarakat akan informasi hadir setiap saat," lanjutnya.

Hariqo mengatakan, berbagai program Presiden Prabowo ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, humas daerah perlu menjelaskan manfaat program tersebut melalui contoh konkret yang dekat dengan kehidupan warga.

"Tunjangan profesi guru non-ASN dinaikkan dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta per bulan. Lebih dari 16 ribu sekolah diperbaiki pada 2025 dan lebih dari 71 ribu sekolah dikerjakan pada 2026. Lebih dari 288 ribu papan interaktif digital sudah dikirim ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso, yang menjadi narasumber dalam panel Sinergi Pusat, Legislatif, dan Humas Daerah, menilai peran humas pemerintah daerah harus mendapat posisi strategis dalam tata kelola pemerintahan.

"Sebaik apa pun program berjalan di lapangan, hasilnya baru dirasakan sebagai keberhasilan apabila tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena itu, humas daerah bukan fungsi pelengkap, melainkan bagian yang menentukan keberhasilan pembangunan," ujar Sugiat.

Dia juga mendukung upaya Bakom menyelaraskan komunikasi pemerintah pusat dan daerah agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat diterima masyarakat secara efektif.

"Pemerintahan adalah satu kesatuan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota perlu berbicara dalam satu narasi, meskipun dengan cara penyampaian yang disesuaikan dengan daerah masing-masing," katanya.

Workshop tersebut diikuti jajaran humas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta perwakilan dari 33 pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu.

Sumatera Utara menjadi provinsi pertama yang menjadi lokasi pelaksanaan program pembinaan komunikasi kehumasan daerah oleh Bakom. Program ini akan dilaksanakan secara bertahap di sejumlah provinsi dengan melibatkan unsur humas pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah tingkat provinsi, serta satuan kerja pemerintah pusat di daerah.

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas masukan pemerintah daerah dalam rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat itu, pemerintah daerah mengharapkan Bakom hadir langsung untuk memperkuat komunikasi pemerintah agar pesan yang disampaikan pusat dan daerah selaras.

Selain mengikuti diskusi, peserta mendapat pelatihan sebagai juru bicara daerah bersama pembawa acara berita televisi nasional. Pelatihan ditutup dengan simulasi konferensi pers secara berkelompok menggunakan kasus yang terjadi di Sumatera Utara.

Melalui pelatihan ini, humas daerah diharapkan semakin mampu menghadapi media, menjelaskan kinerja pemerintah kepada masyarakat, serta merespons isu yang berkembang cepat di ruang digital.